AMBONKITA.COM,- Kelangkaan minyak tanah (Mitan) di kota Ambon, Maluku, hingga rencana kenaikan harga BBM oleh Pemerintah Pusat memicu aksi demonstrasi oleh mahasiswa.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Kamis (1/9/2022).
Mahasiswa menilai kelangkaan mitan di Ambon disebabkan adanya mafia Bahan Bakar Minyak (BBM). Aparat diminta untuk memberantas mafia-mafia yang telah menyengsarakan masyarakat.
Selain kelangkaan mitan, HMI Cabang Ambon juga menolak rencana kenaikan harga BBM oleh Pemerintah Pusat. Mereka juga menilai terdapat mafia-mafia migas yang menyebabkan ketidakstabilan harga BBM.
“Pemerintah ingin menaikan BBM ini jelas-jelas menentang tujuan bernegara. Faktor pertama berdiri negara adalah rakyat. Pemerintah Indonesia sengaja menyengsarakan rakyatnya. Apakah masih pantas kita bernegara?,” tanya seorang orator.
BACA JUGA: Jelang Kunjungan Presiden di Saumlaki, Kapolda: Kita Jaga Kamtibmas Bersama
Mirisnya, kata dia, saat ini sejumlah BBM bersubsidi langka di kota Ambon. Baik itu jenis pertalite maupun minyak tanah. Hal ini terlihat dari antrian panjang untuk mendapatkan BBM tersebut. Bahkan ibu-ibu rumah tangga harus mondar mandir mencari minyak tanah di agen-agen yang ada.
“Sudah terjadi antrian panjang untuk mendapatkan BBM. Lalu kenapa pemerintah mau naikan harga BBM lagi?.
Kami menolak kenaikan harga bahan bakar minyak,” teriak orator itu.
Tak hanya itu, HMI cabang Ambon juga meminta pemerintah untuk mencabut kenaikan tarif dasar listrik.
Ketua HMI Cabang Ambon, Afrizal Mukadar, saat membacakan tuntutannya yang diterima Muhamad Syukur Assel, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, pada Badan Kesbangpol Provinsi Maluku.
Terdapat tiga poin tuntutan merespon rencana kenaikan BBM bersubsidi, kenaikan tarif listrik dan mafia di sektor Migas dan tambang di Indonesia. Diantaranya:
1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan covid-19.
2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.
3. Meminta pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan mulai dari hulu sampai ke hilir.
Terkait tuntutan itu, Muhamad Syukur Assel, mengaku akan menyerahkan sejumlah tuntutan mahasiswa tersebut kepada pimpinan yaitu Gubernur Maluku melalui Sekda Maluku.
“Kita akan tindaklanjuti kepada pimpinan kami yang tertinggi,” kata Assel kepada AmbonKita.com.
Untuk diketahui, setelah melaksanakan aksi di depan Kantor Gubernur Maluku, para pendemo selanjutnya bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Maluku.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
