AMBONKITA.COM,-Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN) merupakan wacana yang realistis untuk diimplementasikan. Karenanya, saat berdialog dengan nelayan dan pelaku usaha, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menegaskan akan mewujudkan gagasan tersebut melalui kerja dan program nyata.
“Presiden mengingatkan kepada saya hal-hal yang beliau harapkan, dulu tidak terlaksana. ‘Segera harus pak Edhy buktikan. Siap pak dan ini kami datang,’ kita lihat pelan-pelan,” kata Menteri Edhy saat menjawab pertanyaan nelayan asal Ambon di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Senin (31/8/2020). Perjuangan Maluku untuk dapat LIN sejak 10 tahun lalu, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menteri Edhy mengatakan Maluku sudah memiliki modal besar, terutama dari kondisi alamnya yang berada di 3 wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yaitu 714, 715 dan 718 serta tekad masyarakat untuk menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian. Menurutnya, pemerintah pusat tinggal melakukan penguatan di bidang yang dibutuhkan oleh daerah.
“Lumbung ikan jangan hanya wacana dan jangan terlalu jauh, yang di depan mata ini sudah ada. Kita punya Tual, Dobo, Benjina, Ambon,” sambungnya.
Menteri Edhy memastikan terus menjalin komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Maluku terkait LIN. Ia pun menyebut Gubernur Maluku, Murad Ismail sebagai senior yang baik karena senantiasa mengingatkan sekaligus mengajak untuk membangun sektor kelautan dan perikanan.
“Komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah tidak hanya hari ini, karena kalau tidak ada (realisasi), beliau (Gubernur) akan telepon saya dan marah-marah pada saya. Dan saya rela selama demi kemajuan perikanan Indonesia. Saya tidak akan bicara banyak lagi. LIN kami datang untuk bentuk perwujudan,” tegasnya.
Selain berdialog dengan nelayan, Menteri Edhy juga membagikan sejumlah bantuan untuk nelayan di PPN Ambon. Bantuan tersebut di antaranya 2 sertifikat radio kapal nelayan, sticker kanal frekuensi dan buku panduan. Kemudian paket bantuan sembako kepada 1000 nelayan senilai Rp150 juta, kartu kepesertaan nakhoda dan ABK oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 704 orang serta santunan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020 sebanyak 1 orang senilai Rp42 juta.
Selain itu, Menteri Edhy juga menyerahkan bantuan Alat Komunikasi dan pemasangan rompi untuk 3 kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas). Sementara dari sisi pemodalan, Menteri Edhy menyerahkan penyaluran bantuan permodalan dari LPMUKP sebesar Rp1,570 miliar untuk 13 pelaku usaha.
Sejumlah pejabat teras KKP turut mendampingi kunjungan Menteri Edhy ke Maluku. Pejabat tersebut di antaranya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Antam Novambar, Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) TB Haeru Rahayu, Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja, serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina. Selain itu, sejumlah staf khusus dan penasehat menteri juga hadir dalam kunjungan ke Maluku kali ini. (RUZADY ADZIS)
Discussion about this post