AMBONKITA.COM,- Untuk menyiapkan pengamanan Pemilu 2024 mendatang, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, dan Bawaslu Provinsi Maluku mulai bersinergi dan berkoordinasi.
Koordinasi dihelat setelah Irjen Latif menerima kunjungan silaturahmi dari rombongan Bawaslu Maluku yang dipimpin Ketua Bawaslu, Subair. Koordinasi berlangsung di ruang tamu Kapolda, Mapolda Maluku, Kota Ambon, Rabu (25/1/2023).
Hadir mendampingi Kapolda yaitu Irwasda Maluku, Direktur Reskrimum dan Kabid Humas Polda Maluku. Sementara Ketua Bawaslu Maluku, Subair, didampingi sejumlah koordinator divisi.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda Maluku yang telah menerima kedatangan kami untuk bersilaturahmi,” ungkapnya.
Ia mengaku kehadiran Bawaslu untuk meminta arahan dan bimbingan dari Kapolda Maluku. Hal ini dilakukan guna menciptakan Pemilu yang aman dan kondusif.
“Perlu kami laporkan indeks kerawanan Provinsi Maluku masuk kategori kuning. Kami berharap instansi terkait dan Polri juga selalu bersinergi dengan kami guna menciptakan Pemilu aman dan damai,” jelasnya.
BACA JUGA: Temui Kapolda Maluku, Komisi Yudisial akan Gelar FGD System Pengamanan di Pengadilan
Subair mengaku yakin, Polri, khususnya Polda Maluku memiliki segudang pengalaman dalam hal pengamanan Pemilu.
“Untuk itu saya berharap Polda Maluku dapat menekan potensi-potensi kerawanan pada saat Pemilu,” harapnya.
Sementara itu, Kapolda Maluku, Lotharia Latif, menyambut baik kunjungan kerja dari sejumlah komisioner Bawaslu Provinsi Maluku. Ia berharap silaturahmi hari ini dapat menjadi awal yang baik dalam melakukan pengawasan dan pengamanan Pemilu.
“Hubungan Polri dan Bawaslu selama ini sangat erat dalam hal pengamanan Pemilu,” kata mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini.
Irjen Latif mengaku pihaknya selalu melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan terdahulu agar dijadikan pengalaman atau pembelajaran dalam melakukan pengamanan Pemilu-pemilu berikutnya.
“Yang terpenting adalah kita selalu berkoordinasi, dan kolaborasi dalam melakukan pengamanan Pemilu walaupun ada banyak hambatan di lapangan,” harapnya.
Terkait netralitas Polri, Irjen Latif mengaku telah jelas sesuai aturan yang berlaku. Polri harus netral dan dilarang berpolitik praktis dalam bentuk apapun.
“Dan sudah saya teruskan ke jajaran agar hindari politik praktis dalam bentuk apapun. Dan kami selalu siap dalam menjaga stabilitas keamanan Pemilu mulai dari pengawasan maupun oprasional,” tutupnya.
Editor: Husen Toisuta
