REKONSTRUKSI PMD DAN LIN

Muhamad Karim* Semenjak tahun 2014 Indonesia telah mencanangkan poros maritim dunia (PMD). Kini usianya telah memasuki sewindu. Tujuannya, memposisikan Indonesia sebagai negara maritim besar, kuat, dan makmur. Melalui, pengembalian identitasnya sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritimnya, serta memberdayakan potensinya agar mewujudkan pemerataan ekonomi. Perwujudannya bertumpu di atas lima pilar. Pertama , pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua , menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan yang menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Ketiga , mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat , diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia bekerjasama dalam bidang kelautan. Kelima , membangun kekuatan pertahanan maritim. Sayangnya, sejak 2014 hingga kini capainnya belum optimal. Kesannya kian meredup. Kini pemerintah menghidupkan kembalil LIN. Apakah bagian LIN bagian terintegrasi dengan LIN? Capaian Capaian PMD merujuk setiap pilarnya; pertama , membangun kembali budaya maritim Indonesia lebih dimaknai sebatas seremonial belaka. Contohnya, Sail Morotai, Sail Komodo dan Sail Banda. Sepemahaman penulis, budaya maritim cakupannya luas dan mendasar. Ia menyangkut paranata sosial, kelembagaan, nilai-nilai ( values ), tradisi kepemimpinan maritim dan kearifan lokal masyarakatnya. Sayangnya, sejak pencanangannya hingga kini proses internalisasi dan transformasinya masih jauh panggang dari api. Terbukti Kementeretian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) pun belum mengadopdinya dalam kurikulum sistem pendidikan nasional Indonesia. Padahal pendidikanlah jalan terbaik membangun budaya maritim. Hakikat pendidikan adalah proses kebudayaan. Jika pendidikan abai menginternalisasikan budaya maritim di setiap insan Indonesia (termasuk milineal). Maka, jangan berharap Indonesia sukses merevitalisasi dan membangun budaya maritim. Kita sama saja bermimpi di siang bolong. Kedua , menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut lewat pengembangan industri perikanan yang menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Pertanyaannya, apakah nelayan kita sudah sejahtera? Setidaknya kita mencermati dari nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi). Selama pandemi Covid-19 NTP dan NTPi cenderung berfluktuatif. Sepanjang triwulan II 2021, NTN 104,38 meningkat dibandingkan periode sama 2020 sebesar 98,80. Begitu pula NTPi, triwulan II 2021 sebesar 102,54 juga meningkat dibandingkan periode sama 2020 sebesar 99,55 (BPS 2021). Apakah kita pun telah berdaulat pangan berbasis kelautan dewasa ini? Lalu bagaimana pula industri kelautan kita sejak 2014? Rasanya masih jauh panggang dari api yang dikehendaki. Belum lagi ragam peraturan pemerintah (PP) turunan UU Cipta Kerja No 11/2021. Semunya mengalienasi eksistensi nelayan tradisional, diantaranya: PP No 18/2021, PP No 27/2021 dan PP No 43/2021. Nelayan tradisional malah kian sulit memperoleh akses bahan bakar minyak (BBM) buat melaut (Baca: KNTI). Cilakanya lagi, pemerintah berencana mulai tahun 2022 akan menerapkan sistem kontrak penangkapan ikan bagi industri perikanan. Penerapannya di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). WPPNRI yang paling santer ialah 714,715 dan 718. Ia dikenal sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Tujuannya menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Asing pun diperbolehkan beroperasi di WPPNRI. Kendati bakal menerapkan zona industri perikanan, nelayan lokal dan perlindungan laut. Namun, siapa yang menjamin tak menimbulkan praktik perampasan laut ( ocean grabbing ), umpamanya penangkapan illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF). Bukankah rencana kebijakan bertolak belakang dengan esensi “kedaulatan pangan laut” dalam pilar kedua PMD? Ketiga , mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Ada yang sudah berjalan. Misalnya: tol laut, pembangunan pelabuhan laut, logistik dan pariwisata maritim. Akan tetapi belum optimal. Kajian HIMATEKPAL-ITS (2019) membeda capaian pilar ketiga PMD. Hasilnya, (i) tingginya harga produksi kapal karena komponennya impor hingga 65%-70% dan dikenai bea masuk 5%–12% dari harga pembelian; (ii) pelaku usaha perkapalan lebih mengandalkan impor dari Tiongkok karena harganya murah. Contoh, harga kapal ferry Roro Tiongkok berbobot 5.000 GT sebesar US$ 9 juta setara Rp 130 miliar, sementara dalam negeri harganya Rp 180 - Rp 200 miliar; (iii) biaya logistik masih mahal. Bank Dunia menyebutkan bahwa biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Bangkok, dan Shanghai mencapai US$ 150- US$ 200. Sementara, dari Jakarta ke Padang, Medan, Banjarmasin, dan Makassar berkisar antara US$ 1.400-1.700; (iv) konektivitas transportasi laut Indonesia relatif tertinggal ketimbang negara-negara ASEAN. Laporan UNTACD (2018) mencatat indeks Liner Shipping Connectivity Index ( LSCI) Indonesia berada di peringkat 36 dari 178 negara. Tertinggal ketimbang Singapura (2), Malaysia (5), Vietnam (19) dan Thailand (35). Kalau pariwisata maritim berkelas dunia memang digenjot serius lewat pembangunan infrastruktur dan dukungan kebijakan. Umpamanya: Madalika (NTB), Raja Ampat, Labuhan Bajo, pulau Komodo, Bangka Belitung, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Bunaken dan Tanjungn Lesung. Kini pemerintah juga mengembangkannya di kawasan LIN lewat Ambon Newport sebagai pelabuhan Hub di kawasan timur Indonesia. Sayangnya tol laut di wilayah LIN Maluku hingga Papua timbul masalah monopoli (tirto.id 2019). Keempat , diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia bekerjasama dalam bidang kelautan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kini Indonesia berada di tengah hegemoni dan persaingan geo-politik serta geo-ekonomi kemaritiman negara maju. Salah satunya konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS). Selain melibatkan, Amerika Serikat juga negara-negara ASEAN (Vietnam dan Filipina) terkait klaim perbatasan maritim dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) perairan LTS. Indonesia pun mendapatkan protes Tiongkok soal penamaan Laut Natuna Utara (LNU). Padahal Tiongkok bukan negara kepulauan. Ia tak berhak berdasarkan hukum laun internasional (UNCLOS 1982) mengklaim ZEE-nya hingga LNU. Di tambah lagi Amerika Serikat malah menggelar kekuatan militer nuklirnya di LTS. Imbasnya, perbatasan maritim Indonesia rentan senjata nuklir. Indonesia pun jangan sampai terhegemoni ekonomi politik kemaritiman Tiongkok ala jalur sutra maritim. Salah satu diplomasi maritin yang sudah berjalan ialah Indian Ocean Rim Association (IORA) beranggotakan 20 negara dari Asia, Afrika dan Australia. Kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Kekuatan pertahanan maritim sejatinya harga mati bagi Indonesia. Luas perairannya 5,8 juta km2 tak bisa hanya diawasi oleh kekuatan armada TNI Angkatan Laut sejumlah 282 alutsista terdiri 7 kapal frigat, 24 korvet, 5 kapal selam, 156 kapal patrol dan 10 kapal penyapu ranjau (Kompas, 2020). Artinya, rasio 1 kapal perang buat luasan 20.567,38 km2. Idealnya Indonesia memiliki 400 kapal perang. Rasionya, 1 kapal perang buat luasan perairan 14.500 km2. Rekonstruksi Kebijakan PMD termasuk LIN didalamnya mesti direkonstruksi melalui, Pertama , mengikuti pergeseran konstalasi ekonomi kelautan dunia yang berkelindan dengan pandemi Covid-19 dan kemajuan teknologi informasi (digital). Indonesia tak bisa berdiam diri di tengah perubahan tersebut. Pasalnya ekonomi maritim dunia diperkirakan berkembang hingga US$ 3 triliun tahun 2030 (OECD, 2016). Bukankah ini peluang menjanjikan? Kedua , menginternalisasikan budaya, dan nilai-nilai kepemimpinan maritim sebagai kurikulum wajib bagi pendidikan nasional mulai sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Termasuk di wilayah LIN. Bagimana mungkin kaum milineal melek budaya maritim bila mereka tak pernah mempelajari dan memahaminya? Ini PR Kemendikbudristek dan tak bisa ditunda-tunda lagi. Kemendikbudristek jangan sibuk dengan urusan merdeka belajar yang terkesan teknikal semata. Sementara substansinya jauh panggang dari api. Imbasnya, pendidikan kita gagal memproduksi manusia humanis, unggul, berbudaya, dan beradab. Ketiga , Indonesia mesti mengembangkan kekuataan pertahanan maritim berbasiskan masyarakat pesisir, utamanya nelayan perbatasan. Di wilayah LIN yang berbatasan maritim dengan negara tetangga bisa menjadi percontohan khususnya di Maluku Utara dan Papua. Setidaknya nelayan menjadi orang pertama yang menginformasikan tindakan okupasi dan ekspansi negara asing di wilayah laut. Umpamanya, melaporkan aktivitas IUUF. Sayangnya, potensi kekuatan maritim non-militer ini belum diupayakan optimal. Keempat , Indonesia mesti membangun diplomasi kemaritiman progresif. Pasalnya, konflilk di LTS, persaingan di kawasan Pasifik dan IORA tak bisa disikapi setengah hati. Dalam perspektif PMD Indonesia mesti jadi motor penggeraknya buat menjamin perdamaian, dan keamanan kawasan. Pun berkolaborasi dan berbagai sumberdaya ekonomi kawasan. Kelima , Indonesia mesti menggeser paradigma ekonomi kapitalistik/neoliberal dengan ekonomi nusantara ( Nusantaranomcis ) ala heterodoks/eklektik. Paradigmanya dibangun lewat sistem ekonomi-politik berlandaskan praktik-praktik ekonomi lokal, tradisi dan budaya serta agama masyarakat Nusantara. Ia juga bersinergi dengan nilai-nilai modern seperti efisiensi (baca: Damanhuri). Gagasannya telah memiliki basis ontologi maupun epistemologinya. Misalnya, Subak di Bali, dan kewirausahaan sosial ( Social entrepreneurship ) ala Minangkabau lewat restoran padangnya, ikan kayu dan asap di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Nusantaranomics berbasis maritim lebih kaya dan beragam. Mulai dari sumberdaya ekonominya, kuliner, wisata bahari, arkeologi maritim, hingga produk kreasi budaya etnik. Nusantaranomics adalah model ekonomi hybrid ala Indonesia berbasis nilai, tradisi lokal, budaya dan agama. Model ini bisa dikembangkan di wilayah LIN. LIN jangan sampai menjadi pusat gravitasi ekonomi negara asing berdalih akselerasi PNBP. Di Asia, sukses story praktik model ekonomi hybrid adalah Jepang. Ia negara kepulauan yang maju sehingga dikenal sebagai Japan in Corporation . Nusantaranomics lebih khas Indonesia. Ia bakal menjadikan Indonesia sebagai “ Indonesia in cooperation ” bukan corporation . Pasalnya, Nusantaranomics berbasiskan modal sosial masyarakat Indonesia yaitu kekeluargaan, gotong-royong dan solidaritas organiknya. Prinsip kolaboratif ( collaborative ) dan berbagi ( sharing ) dalam era digital sejatinya telah mengakar dalam masyarakat nusantara. Makanya ia berpotensi menjadi alternatif mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antar pulau, wilayah, kawasan, dan golongan di wilayah pesisir. Inilah rekonstruksi PMD versi terbaru dan pengembangan LIN supaya pencapaiannya optimal. Semoga! *Dosen Agribisnis Universitas Trilogi Jakarta/ Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Editor : Insany Syahbarwaty

REKONSTRUKSI PMD DAN LIN

Jelang 5 Tahun Penetapan Ambon Kota Musik Dunia: AMO Antara Prestasi dan Tantangan

Mengenal Kerbau Moa, Jangan Biarkan Punah

Editor

BeritaTerkait

Jelang 5 Tahun Penetapan Ambon Kota Musik Dunia: AMO Antara Prestasi dan Tantangan

Mengenal Kerbau Moa, Jangan Biarkan Punah

RUU TPKS untuk Maluku Yang Lebih Baik : Sebuah Catatan Reflektif Perempuan Maluku Pada Hari Pengesahan RUU TPKS

MENEMUKAN MALUKU DALAM CAPAIAN PEMBAHASAN RUU TPKS

Siaran Pers. Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Penghapusan Kekerasan Seksual Urgensi Percepatan Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk Pelindungan Korban, Bukan untuk Kepentingan Transaksi Politik

10 Bulan di Sarang Penyamun Kota Dobo

Kabeta, Tas Tenun Maluku Ikut Ajang ISEF 2021 di JCC Senayan

Discussion about this post

Berita Populer

Kapolda: Anggota DPRD Malteng yang tidak Ada di TKP Jangan Omong Besar Cari Popularitas Murahan

Beredar Foto Nikah Dua Aktor Porno yang Viral di Ambon

Kapolresta Ambon Rotasi Tiga Kapolsek

Pohon Tumbang Timpa Ibu dan Anak di Ambon

Gara-gara Tagih Hutang Warga Mangga Dua Ambon Diparangi Hingga Tewas

Welcome Back!

Retrieve your password

REKONSTRUKSI PMD DAN LIN

Baca Juga

BeritaTerkait

Discussion about this post

Berita Populer

Welcome Back!

Retrieve your password