Saat ini menurut Lusi, dalam bursa calon ketua Sinode tidak ada perempuan, yang ada selalu di level kedua, tapi setidaknya perempuan harus masuk dalam Majelis Pekerja Harian Sinode dalam periode berikut ini.
‘’Tidak perlu 50 persen tapi cukup 30 persen sajalah keterwakilan perempuan, ya mungkin dari tujuh orang ada dua atau tiga perempuan jangan cuma satu,’’tegas Lusi.
Posisi ini penting kata Lusi, yang harus disiapkan oleh perempuan ketika masuk dalam bursa calon begini adalah lobi-lobi.
‘’Memang kita sudah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak buat apa-apa, makanya kita mendorong teman-teman pendeta perempuan yang ada di dalam arena sidang untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke peserta yang punya hak suara, ‘’
Lusi menampik jika soal kualitas pendeta perempuan tidak mumpuni, tapi justru pendeta perempuan memiliki kapasitas yang tidak diragukan.
Baik secara intelektual sudah menjawab apa yang dibutuhkan, ada banyak pendeta perempuan yang bertugas di wilayah-wilayah sulit dan terpencil.
Mereka ini menurut Lusi sangat mengenal konteks pelayanan umat paling bawah, apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Ada dua catatan penting, pertama gereja sudah harus memikirkan pusat krisis perempuan atau Women Crisis Centre GPM, jika ada warga gereja yang menjadi korban kekerasan jika tidak ada tentu bingung mau kemana.
Catatan yang kedua GPM harus punya sistem pendataan sendiri, soal perempuan dan anak korban kekerasan, tapi juga laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan.
‘’Kepentingannya apa, ya untuk penggembalaan bukan pemulihan semata. Sebab data kasus yang diberikan kepolisian tidak memilah agama sehingga kita kesulitan mendata korban karena identitas agamanya tidak jelas,’’ kata Lusi.
Menutup kritiknya terhadap Sidang Sinode GPM kali ini, dia berharap GPM lebih terbuka untuk memberi perlindungan terhadap korban kekerasan, dan siapapun yang terpilih sebagai ketua Sinode lebih sensitif terhadap isu-isu perempuan dan anak. (*)
Penulis: Insany Syahbarwaty
