AMBONKITA.COM,- Tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melangsungkan penandatangan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Maluku.
Kerja sama dilakukan dalam rangka Pemanfaatan Data Kependudukan dan penyajian Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2021, menuju satu data.
Penandatangan Perjanjian Kerja sama dilakukan langsung pimpinan ke tujuh OPD masing-masing, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Kesehatan; dan RSUD Haulussy.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama disaksikan Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Hukum, Politik/Pemerintahan Umar Al-Habsy dan Kepala Disdukcapil Maluku Mustafa Sangadji. Ini berlangsung di lantai VII Kantor Gubernur, Kota Ambon, Jumat (10/12/2021).
Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutan yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik/Pemerintahan Umar Al-Habsy, memberikan apresiasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama dimaksud.
Sebab, kerjasama ini memiliki nilai strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Menurutnya, seiring perkembangan pembangunan, maka diperlukan kinerja birokrasi yang jujur dan melayani. Salah satunya, dengan melakukan pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat.
Data dan informasi kependudukan, kata Gubernur, harus ditata dan disajikan secara valid, sehingga dapat dimanfaatkan semua pihak berkepentingan, dalam upaya meningkatkan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik.
“Saya berharap penandatanganan perjanjian kerja sama ini dapat dijadikan momentum untuk bergerak cepat dan berinovasi menghadapi perkembangan pembangunan dan persaingan ekonomi era digital, dengan membangun kerja sama dan perluasan jaringan sistem kerja inovatif, melalui pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan dan layanan publik,” imbaunya.
Gubernur mengatakan diperlukan juga inovasi dari ke tujuh OPD yang telah melakukan perjanjian kerja sama. Ia berharap pelayanan dasar data kependudukan dapat memberikan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan bantuan ataupun perhatian pemerintah. Dan masyarakat kecil dapat mengatasi permasalahan kemiskinan.
Gubernur berharap melalui kerja sama ini dapat memperlancar dan meningkatkan kualitas kinerja OPD di lingkup Pemprov Maluku. Ini diharapkan mengingat pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan oleh Kemendagri kepada OPD/lembaga, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, perbaikan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan dan penegakan hukum.
“Saya berharap melalui penandatanganan ini, dapat meningkatkan kualitas dan perbaikan kinerja pelayanan publik dalam mendukung pembangunan masyarakat Maluku yang lebih maju, mandiri, adil dan sejahtera,” pintanya..
Di tempat yang sama, Kepala Disdukcapil Maluku, Mustafa Sangadji menyebutkan salah satu tujuan penandatanganan ini dilakukan agar pelayanan publik semakin baik, pembangunan bisa tepat sasaran, ataupun pelaksanaan agenda nasional seperti Pemilu dan lainnya.
Editor: Husen Toisuta
