AMBONKITA.COM,- Komisi IV DPRD Maluku meminta Dinas Pariwisata Provinsi Maluku untuk lebih kreatif dalam mengelola potensi wisata daerah.
Wakil Ketua Komisi IV, Syarifudin, saat rapat bersama mitra OPD menilai pengelolaan sektor pariwisata di Maluku saat ini masih berjalan stagnan. Padahal, provinsi ini dikenal memiliki kekayaan alam dan destinasi wisata yang luar biasa.
“Kalau Papua itu disebut surga yang jatuh ke bumi, maka serpihannya ada di Maluku. Tapi sayangnya, pengelolaan pariwisata kita masih minim. Sampai hari ini, hanya tiga destinasi yang aktif dikelola, salah satunya Pantai Liang,” kata Syarifudin, Selasa (8/7/2025).
“Langkah konkret paling tidak dilakukan adalah berupa kerjasama dengan pihak ketiga juga dinilai penting agar sektor pariwisata bisa memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” harapnya.
Ia menilai Dinas Pariwisata terlalu fokus pada pengelolaan aset yang sudah ada, tanpa membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta atau investor. Pola kemitraan tanpa investasi langsung dari pemerintah bisa menjadi solusi, misalnya dengan sistem bagi hasil atau retribusi daerah.
“Tidak harus semua dibangun oleh pemerintah. Kita bisa gandeng investor, daerah tinggal mendukung perizinan dan promosi, lalu dapat bagi hasil dari operasional,” tegasnya.
Dalam dokumen pembahasan APBD 2025, target PAD Dinas Pariwisata Maluku dipatok Rp1,01 miliar. Namun hingga pertengahan tahun ini, realisasinya baru mencapai Rp300 juta. Hal ini, menjadi sinyal perlunya strategi baru dalam pengelolaan sektor pariwisata.
Komisi IV juga menyoroti belum masuknya Maluku dalam daftar 10 destinasi prioritas nasional. Mereka menilai hal ini menjadi alarm bahwa promosi pariwisata belum maksimal, dan masih banyak potensi di kabupaten/kota yang belum digarap secara serius.
“Contoh di Kabupaten Buru, potensi agrowisata sangat menjanjikan. Ini belum dikembangkan. Kenapa tidak gandeng investor, kelola bersama, dan daerah dapat manfaat? Ini pola yang harus dipikirkan,” ujarnya.
Investasi besar di Pantai Liang juga tak luput dari sorotan dewan. Dengan nilai pembebasan lahan mencapai Rp10 miliar lebih, namun pendapatan hanya berkisar Rp300 juta, DPRD menilai pengelolaan belum efisien.
“Nilai investasi tidak sebanding dengan pemasukan. Perlu evaluasi total agar destinasi yang sudah ada bisa dimaksimalkan,” tambahnya.
DPRD berharap Dinas Pariwisata dapat memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan kreativitas, dan lebih aktif menjalin kemitraan strategis. Tujuannya, agar Maluku bisa bersaing sebagai destinasi unggulan nasional dan memberi kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Editor: Husen Toisuta
