AMBONKITA.COM,- Kepolisian Daerah Maluku menggelar Apel Bhabinkamtibmas untuk pelaksanaan program Polri Peduli Stunting Tahun 2023.
Apel Peduli Stunting diikuti sebanyak 600 anggota Bhabinkamtibmas Polda Maluku dan Polres jajaran yang digelar di Lapangan Letkol Pol Chr Tahapary, Kota Ambon, Senin (6/2/2023).
Bertindak sebagai inspektur apel yaitu Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif. Turut hadir Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Irwasda Maluku Kombes Pol Jannus Parlindungan Siregar, seluruh pejabat utama Polda Maluku dan Kapolresta Ambon.
Apel Bhabhinkamtibmas Polri Peduli Stunting, menurut Kapolda, merupakan tindaklanjut dari Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se Indonesia yang dipimpin Presiden RI di Sentul, Jawa Barat, 17 Januari 2023.
“Dan perintah bapak Kapolri kepada seluruh jajaran agar membantu program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah dalam pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM), kata Latif, adalah bagian dari proses dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Salah satu masalah dalam pengembangan SDM adalah masalah stunting. Ini merupakan tantangan dan kendala yang perlu penanganan secara komprehensif. Karena, kalau tidak, akan mengganggu SDM yang berhubungan dengan kesehatan, bahkan kematian anak.
Latif mengatakan, secara nasional menurut data hasil survei status gizi balita Indonesia, menunjukkan terjadi penurunan angka stunting. Pada tahun 2019 angka stunting sebesar 27,66%, tahun 2020 sebesar 26,9%, tahun 2021 sebesar 24,04% dan tahun 2022 turun menjadi 21,06%. Sehingga target pemerintah pada tahun 2023 ini turun menjadi 14% dan ini merupakan program prioritas pemerintah.
“Sedangkan prevelensi stunting di provinsi Maluku mengalami penurunan di tahun 2022. Dari 28,7% di tahun 2021 turun menjadi 26,1%. Target di tahun 2023 dan 2024 di provinsi Maluku bisa turun sampai dengan 20%,” katanya.
BACA JUGA: Kapolda Maluku Hadiri Upacara Ngenteg Linggih
Ia mengatakan, dalam penanganan stunting, Polri dipercaya pemerintah untuk ikut terlibat dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, BKKBN dan kementrian kesehatan. Hal ini sesuai dengan program Kapolri tentang tranformasi menuju Polri yang Presisi dan diimplementasikan dengan program Quick wins presisi program 4 tentang penanganan stunting.
Babinkamtibmas sebagai garda terdepan Polri yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat warga binaannya, diharapkan perannya mampu melakukan kegiatan deteksi dini tentang adanya stunting di wilayah tugasnya.
Bhabinkamtibmas, lanjut Latif diharapkan dapat melakukan kegiatan sambang, door to door dan kegiatan pembinaan penyuluhan serta sosialisasi tentang stunting, “sehingga dapat mengedukasi masyarakat tentang apa itu stunting, bagaimana cara mencegah terjadinya stunting, serta penanganan stunting,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan stunting sejalan dengan program “Basudara manise Polda Maluku” saat ini yang juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mendukung penanggulangan dan pencegahan stunting di wilayah Maluku.
“Saya memberikan penekanan kepada para Bhabinkamtibmas yang bertugas di jajaran Polda Maluku agar dapat melakukan mapping dan pendataan stunting di Desa/Kelurahan tempat bertugas,” pinta Latif.
Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini juga meminta Babinkamtibmas agar dapat berkoordinasi dengan tim pendamping keluarga dan desa/kelurahan setempat, guna melakukan upaya pencegahan stunting. Diantaranya edukasi kesehatan reproduksi dan seksual kepada remaja; menyediakan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana; menyediakan akses air bersih dan sanitasi; dan pendidikan pola asuh pada orang tua.
Babinkamtibmas, pinta Latif, juga diharapkan dapat turun langsung mengaktifkan posyandu, melaksanakan edukasi-edukasi tentang pola hidup sehat dan perbaikan gizi serta bersinergi dengan TNI/Babinsa, Pemerintah desa/kelurahan dan tim pendamping keluarga. Hal ini guna mengambil langkah-langkah penanganan stunting di desa.
Latif mengaharapkan agar langkah-langkah penanganan stunting yang dilakukan di desa antara lain melakukan penyuluhan mengenai pencegahan stunting, rumah desa sehat, konseling gizi, peningkatan kapasitas dan pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader Posyandu dan pendidik PAUD.
“Selain itu juga peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses jaminan kesehatan terhadap ibu hamil dan menyusui serta balita, penyediaan makanan sehat dan bergizi untuk Ibu hamil, pencegahan perkawinan anak dan pendidikan tentang pengasuh anak melalui PAUD,” pungkasnya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
