AMBONKITA.COM,- Aksi demonstrasi dilakukan mahasiswa IAIN, Unidar dan Unpatti Ambon di sejumlah titik di kota Ambon, Maluku, Kamis (20/2/2025). Mereka menolak adanya kebijakan pemotongan anggaran dari Pemerintah.
Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon di kantor DPRD provinsi Maluku, nyaris ricuh dengan aparat kepolisian.
Ketegangan terjadi setelah mahasiswa dan polisi saling dorong di kantor DPRD Maluku yang berada di bilangan Karang Panjang Ambon.
Saling dorong terjadi lantaran mahasiswa memaksa masuk di kantor DPRD Maluku untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menolak 15 perwakilan saja sesuai keinginan pihak DPRD.
Keinginan mahasiswa untuk seluruhnya masuk ke ruang rapat paripurna karena jumlah mereka sedikit, tak sampai 50 orang. Namun pihak sekretariat DPRD Maluku tetap pada pendiriannya.
Setelah sempat bersitegang, aliansi mahasiswa IAIN Ambon ini akhirnya mengalah dengan membacakan tuntutan mereka.
Dalam tuntutan mahasiswa, mereka menolak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, khususnya di Maluku.
Kebijakan ini dinilai akan berdampak buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Sebagai wilayah kepulauan, Maluku masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan, termasuk minimnya infrastruktur, terbatasnya akses layanan dasar, serta ketimpangan sosial dan ekonomi.
Pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat berisiko memperparah kondisi tersebut, sehingga dengan tegas mahasiswa menolak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan daerah.
Menurut mahasiswa, dampak kebijakan efisiensi anggaran bagi Maluku, pertama dari sisi Geografis akan menghambat pembangunan infrastruktur transportasi yang vital untuk konektivitas antar-pulau; Meningkatkan biaya logistik, yang berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok; Membatasi akses masyarakat terhadap layanan publik akibat keterbatasan infrastruktur.
Kedua yaitu Sosial yang akan memperburuk angka kemiskinan akibat pemangkasan bantuan sosial bagi masyarakat miskin; Menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara perkotaan dan daerah terpencil; Dan menghambat program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan lokal.
Ketiga, yakni Pendidikan, di mana akan Mengancam keberlanjutan sekolah-sekolah di daerah 3T akibat terbatasnya anggaran operasional; Mengurangi jumlah tenaga pendidik honorer dan insentif bagi guru di wilayah terpencil; Dan menghambat akses siswa terhadap beasiswa dan bantuan pendidikan yang sangat dibutuhkan.
Dampak keempat yaitu di bidang Ekonomi. Di antaranya akan Melemahkan sektor perikanan dan pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi Maluku; Menghambat pertumbuhan UMKM akibat keterbatasan program bantuan dan insentif usaha; Dan memperbesar kesenjangan ekonomi antarwilayah karena berkurangnya investasi di daerah terpencil.
Dampak kelima yakni pada sektor Kesehatan. Di mana, efisiensi anggaran di Maluku akan menurunkan kualitas layanan kesehatan akibat berkurangnya tenaga medis dan obat-obatan; Menghambat pembangunan rumah sakit dan puskesmas rujukan di daerah kepulauan; Dan membatasi akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan gratis dan BPJS.
Berdasarkan analisis dampak tersebut, mahasiswa dengan tegas menuntut pemerintah untuk pertama mengecualikan Maluku dan daerah 3T dari kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak negatif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, menjamin anggaran pendidikan tetap dialokasikan untuk insentif guru, perbaikan sekolah, serta beasiswa bagi mahasiswa dan pelajar Maluku.
Ketiga, menjaga anggaran kesehatan agar tidak berkurang dan memastikan layanan kesehatan tetap terjangkau bagi masyarakat miskin.
Keempat, melindungi dan meningkatkan anggaran sektor ekonomi lokal, termasuk perikanan, pertanian, dan UMKM, guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Kelima, meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mempercepat konektivitas antar-pulau di Maluku.
Aliansi mahasiswa IAIN menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat di daerah kepulauan seperti Maluku.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan ini dan memastikan bahwa pembangunan yang berkeadilan tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah 3T. Kami akan terus mengawal kebijakan ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan anggaran bagi Maluku.”
Untuk diketahui, selain mahasiswa IAIN, aksi demo juga dilakukan mahasiswa Universitas Darussalam Ambon dan Universitas Pattimura di perempatan Pos Kota.
Dalam orasinya, para mahasiswa juga menolak efisiensi anggaran. Maluku, kata mahasiswa sangat membutuhkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis.
“Kami tidak butuh program makan bergizi gratis, tetapi yang paling kami butuhkan adalah program kesehatan gratis dan pendidikan gratis,” pinta sejumlah orator dalam orasinya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
