AMBONKITA.COM,– Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku ditolak keras.
SK DPP PPP Nomor 0056/SK/DPP/W/II/2026, yang diteken Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Wasekjend Jabar Idris, dianggap sebagai blunder politik yang memicu perpecahan di tubuh partai berlambang Ka’bah ini.
Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW PPP Maluku periode 2021-2026, Bansa Hadi Sella, dengan nada geram menyebut SK tersebut sebagai “produk inkonstitusional” yang lahir dari kesewenang-wenangan Muhammad Mardiono.
“Bagaimana mungkin Mardiono menuding Aziz Hentihu dan Rovik A. Afifudin tidak menaati AD/ART, sementara AD/ART hasil Muktamar Ancol dan kepengurusan DPP lengkap saja belum disahkan Kementerian Hukum Republik Indonesia? Ini sama saja menabrak aturan yang dibuat Muktamirin,” kata Sella dengan nada tinggi.
Bansa Sella yang juga Ketua Wilayah GMPI Maluku ini pun menyoroti penunjukan PLT Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku yang dianggapnya sebagai “impor” kader karbitan. “Mereka bukan kader aktif, bukan pula loyalis partai. Justru selama ini mereka terang-terangan melawan rekomendasi PPP saat pilkada. Ini penghinaan bagi kader yang sudah berjuang membesarkan partai,” tegasnya.
Menurut Sella, pihaknya memahami adanya manufer politik kader partai lain yang kebetulan Istrinya menjadi anggota DPRD Buru dari PPP. “Kami mengetahui adanya manufer politik dari kader partai lain untuk merusak PPP, ini sangat tidak etis dan akan dilawan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sella menyatakan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Maluku hanya akan sah jika AD/ART hasil Muktamar Ancol dan kepengurusan DPP lengkap telah disahkan oleh Kemenkum. “Tanpa legalitas yang jelas, konsolidasi partai di tingkat bawah hanya akan menjadi dagelan politik,” sindirnya.
Penolakan terhadap SK PLT menjadi tamparan keras bagi kepemimpinan Muhammad Mardiono. Ini bukan hanya berpotensi memicu perpecahan di internal PPP Maluku, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan kader terhadap DPP. Akankah Mardiono mampu meredam gejolak ini, ataukah PPP akan semakin terpuruk dalam konflik yang berkepanjangan.
Editor: Husen Toisuta
