AMBONKITA.COM,- Proyek pekerjaan jalan dan jembatan alih trase Mako – Modan Mohe di Pulau Buru yang menelan anggaran 2023 – 2024 kurang lebih Rp100 miliar diduga mangkrak.
DPRD Provinsi Maluku didesak memanggil pihak Satker 1 PJN Wilayah Maluku sebagai instansi yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut, termasuk sejumlah perusahaan pekerja proyek.
Desakan ini disampaikan sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih provinsi Maluku melalui aksi demo yang digelar di depan kantor DPRD Maluku, bilangan Karang Panjang, Kota Ambon, Rabu (21/5/2025).
“Harapan kami kepada DPRD Maluku dalam hal ini komisi III untuk bisa memanggil pihak satker wilayah 1 dan PPK BPJN Maluku wilayah 1 yang menangani pekerjaan tersebut, bila perlu memanggil pihak perusahaan,” kata Alwi Rumadan, koordinator penanggungjawab aksi unjuk rasa.
Aksi demonstrasi menyoroti pekerjaan jalan dan jembatan alih trase Mako-Modan Mohe. Proyek ini dikerjakan BPJN Maluku sejak tahun 2023 hingga 2024.
Pada tahun 2023, anggaran yang dikucurkan sebesar kurang lebih Rp47 miliar. Sementara 2024 anggaran yang digunakan kurang lebih Rp50 miliar. “Jadi total anggaran yang digunakan kurang lebih Rp100 miliar,” ungkapnya.
Alwi mengaku pihaknya telah melakukan investigasi atas beberapa pekerjaan yang dilakukan. Hasilnya, proyek yang dikerjakan PT. Trawesi Arta Mega dan PT. Wimala Nusantara Jaya ini belum selesai dikerjakan hingga kini.
“Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan sampai hari ini belum selesai dikerjakan. Maka diduga terjadi mangkrak pekerjaan tersebut, karena batas kontrak pekerjaan sudah harus selesai di Desember 2024,” jelasnya.
Para pendemo berharap DPRD Maluku dalam hal ini komisi III sebagai lembaga pengawasan agar dapat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait.
“Harapan kami komisi tiga bisa memanggil pihak BPJN Maluku untuk bisa kami sama-sama rapat dengar pendapat sehingga harapan pembangunan yang dilakukan oleh pihak BPJN paling tidak dinikmati oleh rakyat karena ini dengan anggaran negara yang begitu besar,” harapnya.
Untuk diketahui, aksi demonstrasi yang dilaksanakan Koalisi Merah Putih provinsi Maluku diterima oleh Kasubag Umum, Sekretariat DPRD provinsi Maluku. Kasubag mengaku akan menyampaikan tuntutan para pendemo kepada pimpinan DPRD Maluku.●
Editor: Husen Toisuta
