Mendengar penyampaian aspirasi dari GMKI, Penjabat Wali kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengaku pihaknya tidak bisa menolak kebijakan dari pemerintah pusat. Sebab, pihaknya berada dalam satu struktur kepemerintahan yang sah sesuai UUD Negara Indonesia.
“Dampak dari kenaikan BBM ini dia ada disemua aspek kehidupan. Semua yang ade-ade sampaikan tidak ada satupun yang keliru, semuanya benar. Hasil kajian GMKI hari ini luar biasa, karena apa, kajian kamprehensif yang dibuat dan mengena seluruh aspek kehidupan masyarakat. Betul, BBM naik, bikin harga angkot naik, bikin inflasi naik, harga-harga barang kebutuhan pokok semuanya naik,” jelasnya.
Namun, Bodewin mengaku kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi telah diambil pemerintah dengan perhitungan yang matang terhadap kondisi bangsa. Oleh karena itu, pemerintah tidak saja menaikan harga BBM tetapi dibarengi dengan subsidi kepada masyarakat yang terdampak.
“Seluruh pemerintah daerah provinsi dan kota, kami harus melakukan refocusing anggaran dengan menyediakan alokasi 2 persen dari Dana Alokasi Umum Transfer Pemerintah Pusat untuk membantu kebijakan subsidi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Bodewin mengaku apa yang dirasakan GMKI juga dialaminya. Bahwa kebijakan kenaikan harga BBM akan berdampak kepada masyarakat kecil.
“Beta seng (tidak) menyalahkan adik-adik. Adik-adik punya pemikiran ini adalah bagian dari fungsi kontrol generasi muda dalam rangka menjaga keseimbangan antara keputusan pemerintah di satu pihak dengan kepentingan rakyat kecil di pihak yang lain, dan itu luar biasa,” ungkapnya sambil mengancungi jempol.
Terkait hal ini, Bodewin kembali mengatakan bahwa Pemerintah kota tidak bisa berada di luar kebijakan pemerintah, sebab berada pada satu garis lurus kepemimpinan pemerintahan di Indonesia.
“Pemerintah kota menerima aspirasi ade-ade, tetapi kami tidak berhak bilang bahwa besok BBM turun, tidak. Tetapi aspirasi ade-ade kami terima untuk kami teruskan ke pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan kenaikan BBM,” ujarnya.
Mengenai kenaikan tarif angkot, Bodewin menjelaskan beberapa jam pengumuman kenaikan BBM terjadi aksi mogok dari sopir angkot.
“Kalau kami tidak mengambil langkah cepat, pemerintah dibilang lagi tidak responsif, pemerintah tidak cepat mengambil langkah. Karena itu begitu sore sampai malam terjadi mogok angkutan kota, saya sendiri yang minta kadis perhubungan dengan segala stakeholder terkait angkutan umum di kota Ambon,” jelasnya.
