TERASMALUKU.COM,-AMBON- Gustu Tugas (Gustu) Percepatan Penanganan Covid-19, Provinsi Maluku menggelar rapat dengan seluruh otoritas rumah sakit (RS) yang ada di Kota Ambon dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Rapat yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (9/6/2020) ini untuk membicarakan sejumlah keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dengan persoalan penanganan Covid-19 di wilayah Maluku.
Rapat melibatkan sebanyak 9 pimpinan Rumah Sakit di Kota Ambon masing-masing, pihak RSUD Haulussy Ambon, Rumah Sakit Angkatan Laut Ambon, Rumah Sakit Tentara, dr. Latumeten, Ambon, Rumah Sakit Sumber Hidup, Rumah Sakit Alfatah, Rumah Sakit Oto Kwik, Rumah Sakit Bakti Rahayu, Rumah Sakit Bhayangkari, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
Ketua Harian Gustu Percepatan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang kepada wartawan usai pertemuan tersebut menyampaikan banyak terima kasih kepada Tim Pengawas Covid DPRD Provinsi Maluku yang telah menginisiasi pertemuam dalam rangka membahas isu-isu yang berkembang tersebut. “Terimaksih buat teman-teman di DPRD atas insiasi pertemuannya sehingga hari ini kita menindaklanjutinya dengan pertemuan bersama seluruh rumah sakit,” ungkap Kasrul dalam jumpa pers bersama media.
Kasrul juga menjawab seputar informasi terkait Rapid Diagnoctic Test (RDT) bagi pasien yang dikenakan biaya, Kasrul menegaskan bahwa proses RDT tidak dikenai biaya. “Tadi katong (kita) sudah sepakat bahwa semua pasien yang ke rumah sakit manapun apakah di swasta, apalagi rumah sakit pemerintah itu tidak dilakukan pembayaran satu sen pun untuk rapid test,” kata Kasrul.
Kasrul memastikan hal itu diberlakukan termasuk pasien yang menjadi anggota BPJS tidak dipungut bayaran. Sedangkan untuk pelaku perjalanan yang melakukan perjalanan, rapid testnya tetap dikenakan biaya. “Kalau untuk pelaku perjalanan kita tidak bahas, karena itu mandiri. Jadi misalkan, bapak dan ibu ingin melakukan rapid test atas inisiatif sendiri, maka itu dikenakan biaya,” jelas Kasrul.
Mengenai bayaran dan tarifnya, terang Kasrul akan dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Ambon untuk melakukan keseragaman tarif.
Selain persoalan pungutan biaya rapid test, Gugus Tugas Covid-19, kata Kasrul juga membahas yang berkaitan dengan isu adanya pasien yang ditolak oleh pihak rumah sakit.
Dalam rapat tersebut, pihak Rumah Sakit Bakti Rahayu mengaku, pihaknya merupakan salah satu rumah sakit swasta yang saat ini melakukan pelayanan untuk pelaku perjalanan. “Untuk pelaku perjalanan di awal Covid-19 kami kenakan biaya 650 ribu. Setelah distributor rapid test sudah banyak dan kami mendapat harga lebih murah saat ini tarifnya turun menjadi 550 ribu. Dalam rapat ini telah ditetapkan untuk dilakukan keseragaman harga,” terang perwakilan dari RS Bakti Rahayu.
Sedangkan untuk pasien-pasien yang datang berobat dengan indikasi rawat inap, sesuai kesepakatan pada rapat tidak akan ada lagi pungutan biaya untuk RDT. “Sesuai dengan koordinasi dengan Ketua Gustu Covid-19 Provisni Maluku dan ibu Kadis Kesehatan setelah kami mendapat bantuan kami tidak boleh melakukan penagihan biaya termasuk pasien-pasien, termasuk anggota BPJS tidak dipungut biaya untuk pemeriksaan rapid,” ungkapnya.
Bantuan tersebut, jelasnya, dikondisikan dengan ketersediaan APD maupun rapid pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Meykal Pontoh menyatakan, pihaknya menyanggupi untuk membantu pihak rumah sakit swasta terkait dengan ketersediaan APD dan alat rapid test.
Untuk itu pihak rumah sakit swasta harus menghitung kebutuhannya. “Karena ketika orang akan mengambil sampel pasien itu juga tidak dengan pakai baju biasa, tapi harus dengan baju lengkap,” tandas Pontoh (alfian/humasmaluku)
