Infomasi lain yang beredar, belanja langsung untuk program dan kegiatan tahun 2016 senilai Rp.18 miliar tersebut meliputi sejumlah item. Seperti penyediaan makanan minum, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta penyediaan jasa surat menyurat.
Selain itu, belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, maupun ke dalam daerah, penyediaan jasa pendukung administarasi/tekhnis perkantoran, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan lain-lain.
Dari beragam item tersebut, sebagian diantaranya tidak mampu dipertanggungjawabkan secara jelas. Dari situlah, kemudian ada temuan dugaan penyalahgunaan anggaran senilai lebih dari Rp.7 miliar.
Kepala Kejati Maluku, yang kala itu masih dijabat Rorogo Zega, mengaku, jumlah kerugian negara ini merupakan hasil perhitungan sementara oleh pihaknya.
“Penyalahgunaan dana di Setda SBB penghitungan penyidik tujuh miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan, tidak ada sprint. Tujuh miliar rupiah ini perhitungan sementara penyidik,” ungkap Rorogo Zega kepada wartawan di aula Kantor Kejati Maluku, Kota Ambon, Kamis (22/7/2021).
Untuk memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan anggaran Setda SBB, penyidik sudah meminta Inspektorat Provinsi Maluku melakukan perhitungan.
“Nomenklaturnya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana pada Setda SBB (termasuk anggaran belanja langsung) Jadi diduga kerugian negaranya sebesar 7,5 miliar. Tidak ada buktilah, bukti penggunaannya. Sekarang masih dalam perhitungan Inspektorat provinsi Maluku,” katanya.
Penulis: Husen Toisuta
