Rapat dengan Komisi III DPR RI di Ambon Kapolda Harap Penambahan 6.000 Personil
AMBONKITA.COM- 7 anggota Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di Kota Ambon, Maluku, Jumat (8/10/2021).
Tiba di Ambon, tim yang dipimpin wakil ketua komisi III, Pangeran Khairul Saleh ini langsung mendatangi Markas Polda Maluku.
Kedatangan wakil rakyat dari Senayan, Jakarta, itu diterima langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri, dan Wakapolda Brigjen Pol Jan de Fretes.
- Investasi LNG Abadi Masela Rp342 Triliun Perkuat Ketahanan Energi dan Bangkitkan Ekonomi Indonesia Timur
- Presiden Prabowo Salurkan 3.000 Paket Sembako Kepada Warga Tanimbar
- Proyek LNG Abadi Blok Masela, Bahlil Tegaskan Lahan Warga Bukan Ganti Rugi
- Groundbreaking Proyek LNG Abadi Masela Dimulai, Presiden Prabowo: Ekonomi untuk Rakyat, Bukan Rakyat untuk Ekonomi
Pertemuan antara jajaran Polda Maluku bersama komisi III tersebut dilangsungkan di Ruang Rapat Utama, Markas Polda Maluku di Ambon.
Turut hadir dalam rapat itu yakni Kepala BNNP Maluku Brigjen Pol Rahman Nursahid, dan Kapolresta Pulau Ambon beserta jajaran yang ikut secara virtual.
Kapolda dalam pertemuan itu menjelaskan tentang situasi dan kondisi provinsi Maluku yang terdiri dari kepulauan. Terdapat sekitar 1.400 lebih pulau-pulau di daerah para Raja-raja ini.
Dari jumlah pulau tersebut, berbanding terbalik dengan personil kepolisian yang sangat minim dan diperhadapkan dengan berbagai persoalan.
“Idealnya jumlah personil Polda Maluku harus 14.000, namun jumlah personil hanya 8.000. Jadi kami masih kekurangan sebanyak 6.000,” ungkap Refdi, sembari mengaku wilayah hukum yang dipimpinnya terdiri dari 92 – 93 persenya lautan.
“Personil Polair kami hanya 273, kapal yang kami miliki hanya yang Tipe C1, C2 dan C3. Idealnya setiap polres harus punya 40 personil Polair, dan untuk 16 Polsek Pesisir harus punya Kapal,” sebutnya.
Mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), mantan Kakorlantas Polri ini mengaku prinsipnya semua orang berharap yang terbaik, naik pangkat, sekolah dan jabatan.
“Semua pejabat di Polda Maluku adalah jabatan B2 sehingga peluang sekolah berkurang. Dan di Polda Maluku sangat kekurangan perwira,” ujarnya.








