AMBONKITA.COM,- Maluku, salah satu daerah di Indonesia yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana Intruksi Presiden RI Nomor 01 Tahun 2025.
“Ini harus diperjuangkan ke pusat. Pak Gubernur punya kedekatan dengan Pak Prabowo. Bisa (minta bebaskan efisiensi anggaran) secara baik-baik. Masalah kita kan rumit dan kompleks,” kata Lucky Wattimury, anggota DPRD Maluku di ruang komisi IV DPRD Maluku, Senin (17/3/2025).
Wattimury mengaku APBD Maluku sangat kecil yakni kurang lebih Rp3,3 triliun. Anggaran ini banyak dipakai untuk belanja birokrasi sebesar 60 persen, pengembalian hutang PT SMI Rp137 miliar setiap tahun, serta hutang pihak ketiga Rp72 miliar.
“APBD sangat kecil begitu juga PAD, jika efisiensi itu tetap ada maka sebagian pos belanja akan dipangkas, rakyat dapat apa. Hutang PT SMI berat sekali. PAD kita hanya Rp600 miliar lebih. Ada persoalan yang mesti diselesaikan oleh Pemda lewat program pembangunan yang butuh uang tidak sedikit. Tapi faktanya kita terkendala oleh anggaran,” ungkapnya.
Di sisi lain, kata Wattimury, problem Maluku saat ini adalah masalah kemiskinan. Ada tiga daerah di Maluku bahkan masuk kemiskinan ekstrim. Pendidikan di Maluku juga jauh tertinggal dari daerah lain baik itu output dan kualitasnya.
“Apalagi ada kebijakan Gubernur bangun sekolah-sekolah di 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), ini uang dari mana lagi. Harus ada langkah-langkah antara Pemda dan DPRD. Sehingga ruang-ruang ketersediaan anggaran untuk bangun Maluku selalu ada. APBD sudah kecil, baru masalah sangat banyak yang mesti diselesaikan. Oleh karena itu, ini tugas berat bagi Gubernur dan Wakil Gubernur,” jelasnya.
Kendati dihadang dengan berbagai persoalan, Wattimury mengaku Lewerissa-Vanath belum lama pimpin Maluku. ”Jadi berikan kesempatan beliau-beliau ini menunjukkan kinerja mereka. Jangan membolak balik situasi seolah-olah mereka tidak mampu lagi,” pintanya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
