AMBONKITA.COM,- Meski tak menjadi acuan atau ukuran keberhasilan tatakelola pemerintahan dan pembangunan daerah, namun, 100 hari kerja periode pemerintahan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath, sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku dinilai berjalan baik.
Awal pemerintahan HL berjalan penuh tantangan dan ujian. Warisan hutang pihak ketiga, hutang SMI dan Inpres nomor 1 tentang efisiensi APBN maupun APBD. Selain neraca keuangan yang “tertekan”, problem birokrasi dan pelayanan publik juga menuntut gubernur bekerja secara akuntabel dan proporsional.
Di sisi lain, konflik komunal yang menjalar beberapa waktu lalu di awal pemerintahan, pun ikut berkonstrubusi terhadap dinamika pemerintahan HL-AV.
“100 hari kerja pemerintahan HL-AV dilakukan dengan baik,” kata Rovik Akbar Afifudin, anggota DPRD Maluku pada Senin (2/6/2025).
Rovik mencontohkan kebijakan pro-poor gubernur ketika mampu meyakinkan pemerintah pusat pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan. Ini penting untuk kesinambungan pendapatan daerah-negara disatu sisi, serta pertumbuhan pembangunan dan ekonomi disisi lain, hingga menekan angka pengangguran maupun grafik kemiskinan di Maluku.
“Pertama, kebiasaan kita dengan gaya kepemimpinan yang meledak-ledak, ketika berada pada pola kepemimpinan yang tenang tanpa riak, publik menjadi resah, dan memberikan justifikasi terhadap capaian kerja. Kita lihat, loby gubernur ke Jakarta soal PSN yang diteken presiden. Itu sesuatu yang luar biasa, tapi minim apresiasi publik,” ungkap Rovik, salut.
Proyek Strategis Nasional (PSN) Maluku Integrated Port menjadi pintu masuk menuju kebangkitan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan daerah. Proyek ini diikutkan dengan kebijakan pembangunan daerah yang berkeadilan, mulai dari strategi meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah-wilayah terisolir.
“PSN yang bakal dibangun nanti memiliki multi player efek dan itu telah disiapkan road mappnya. Bagaimana iklim invetasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang merata. Akses pada wilayah terisolir di Maluku, semua dalam satu paket kebijakan strategis daerah,” jelasnya.
Selain itu, beberapa waktu lalu, HL mengajak DPRD Maluku, 45 wakil rakyat, plus DPRD kabupaten/kota untuk memprotes Permen KKP tentang Transisi Penangkapan Ikan Terukur yang merugikan daerah.
Perhatian pada potensi sumber daya perikanan sebagai asset daerah juga luput dari perhatian publik. Maluku, lanjut Rovik, secara statistik nasional, menjadi daerah dengan potensi maritim yang berkonstribusi memproduksi perikanan tangkap sebesar 13 persen lebih. Artinya, potensi perikanan bukan hanya sekadar isu, tetapi dalam perspektif kebijakan politik daerah, HL sebagai kepala pemerintah, menilai potensi income untuk pendapatan daerah cukup besar bagi Maluku.
“Proyek pengelolaan perikanan Maluku harus didorong dalam skala besar dan masif. Dengan menyiapkan strategi perikanan moderen dan idustrialisasi yang tidak eksploitatif. Daerah harus mendapat income dari potensi yang dimiliki, dan pak gub telah mengkonsolidasikan itu bersama DPRD Maluku,” ujar dia.
Sebagai politisi yang lahir dari bawah, HL, kata Rovik, cukup paham dengan dinamika sosial. Ketika gejolak sosial yang mengoyak sendi persaudaraan masyarakat Maluku, HL turun langsung. Menguatkan kembali pondasi kebudayaan, memfasilitasi perdamaian, menjadi ruang berjumpanya keluh kesah dan amarah rakyat.
“Sebagai gubernur, HL tidak bekerja di balik meja. Tidak hanya hadir secara seremoni. HL hemat bicara, tapi banyak strategi komunikasi yang dibangun tanpa publisitas. Konflik sosial beberapa waktu lalu, kita menyaksikan bagimana HL menjadi titik temu segala persoalan. Kemampuan merajut hubungan sosial mencerminkan jika HL adalah seorang pemimpin yang lahir dari akar rumput,” ungkap Sekretaris PPP Maluku ini.
Menurutnya, HL sadar, otoritas yang melekat padanya sebagai gubernur tak cukup mewujudkan berbagai harapan masyarakat “Par Maluku pung Bae”. Butuh mesin birokrasi yang unggul dan kompeten. HL menyiapkan formula rekruitmen birokrasi essalon yang berpijak pada meritokrasi atau meris system. Pola ini, bisa memutus mata rantai pejabat “titipan”.
“Proses lelang jabatan sebagai persyaratan rekruitmen kepala OPD telah dilakukan. Tentunya, pak gubernur akan menggukan format meritokrasi. Ini baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik juga bersih,” urai mantan Ketua HMI Cabang Ambon tersebut.
Bagi Rovik, HL merupakan tipikal pemimpin yang low profile. Tak banyak gimmick diruang publik. Diamnya gubernur, menyimpan banyak strategi komunikasi politik untuk kemajuan Maluku.●
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
