AMBONKITA.COM,- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, mencatat sebanyak 288 desa di Maluku belum ada atau teraliri listrik dari PLN.
Kepala Bidang Ketenaga Listrikan, Dinas ESDM Maluku, Julius Djibrail Madeten, mengaku, pihaknya tengah menyusun rencana tindaklanjutnya.
“Sementara ini saya susun dengan judul Lisdes (Listrik Desa) biking menyala par (buat menyala untuk) samua (semua) desa di Maluku, par Maluku Terang dan Berkeadilan,” ungkap Julius yang biasa disapa Yos kepada wartawan di Ambon, Senin (3/10/2022).
“Di Maluku ini ada 288 desa yang belum terlistriki PLN. Memang kalau kita sasar hampir semua desa sudah menyala, tapi sumber energi atau penerangannya itu tidak semua dari PLN, ada yang swadaya melalui mesin genset dan sebagainya, tetapi kurang lebih ada 288 desa yang belum menerima listrik PLN di seluruh Maluku,” jelasnya.
BACA JUGA: KPK Komitmen Berantas Korupsi di Sektor Pendidikan
Ia mengungkapkan, berdasarkan data PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU), dari kurang lebih 1.241 desa dan kelurahan di Maluku terdapat 288 desa yang belum terlistriki. Ratusan desa itu tersebar di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) di Maluku. Seperti di kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Buru, dan Buru Selatan.
“Dengan Lisdes ini kita lakukan sinergitas dan kolaborasi dengan PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta pemerintah daerah kabupaten kota,” ujarnya.
Pihaknya, lanjut Yos, akan membentuk tim koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Tim kerja ini diharapkan nanti diberikan kewenangan atau tanggung jawab dalam mengurusi terkait sektor SDM tersebut.
“Tergantung Kepala daerah kabupaten kota punya kewenangan diserahkan ke dinas terkait supaya ada ketenagalistrikan yang nanti katong (kita) koordinasi,” jelasnya.
Dengan hadirnya tim tersebut, Yos berharap koordinasi dapat berjalan efektif. Seperti misalnya PLN ingin membangun jaringan listrik di desa mana, maka pihaknya akan bersama melakukan sosialisasi.
“Mungkin kalau ada kendala dengan lahan, kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat setempat, aksesnya bagaimana, atau juga nanti ada program kabupaten yang mendukung pengembangan listrik pedesaan, terutama akses jalan,” jelasnya.
