AMBONKITA.COM,- Anggota Komisi XIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena menanggapi polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang akan diterapkan pada 1 Januari 2025.
Menurutnya, kenaikan PPN 12% adalah hasil kinerja PDI-P melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Proses pembahasan UU, ungkap Alimudin, itu dipimpin Ketua Panja dari PDI-P, Dolfie Othniel Frederic, lalu disahkan Ketua DPR RI asal PDI-P, Puan Maharani pada periode sebelumnya.
Alimudin mengungkapkan keberatannya jika isu kenaikan PPN 12% itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Padahal, itu adalah UU yang diketuai oleh Kader PDI-P di Senayan pada periode lalu.
“Isu di masyarakat kan lagi ramai saat ini, kan aneh ya, seolah-olah kenaikan PPN 12 persen ini kebijakan Presiden Prabowo. Saya tegaskan, kita harus jujur, sebab UU HPP ini hasil kinerja PDI-P,” tegas Alimudin, di Jakarta, 21 Desember 2024.
Menurut Alimudin, Presiden Prabowo Subianto justru telah membuat kebijakan agar PPN 12% ini menyasar barang-barang mewah dan diberlakukan secara selektif. Tidak seperti isu yang beredar bahwa akan merugikan masyarakat pada umumnya.
“Pak Prabowo sudah sangat berpihak pada masyarakat kecil, dan terus mencari cara agar seluruh rakyat dapat merasakan keadilan.”
Politisi Gerindra ini pun berpesan agar masyarakat tidak serta merta menelan disinformasi terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini menurutnya merupakan konsekuensi visi kepemimpinan Presiden Prabowo yang mengganggu kenyamanan oknum-oknum tertentu atas kondisi terpuruknya Indonesia.
“Termasuk drama jelang kenaikan PPN 12 persen ini. Seperti pepatah ‘lempar batu sembunyi tangan’,” kata Alimudin.
Siapa yang memprakarsai kenaikan PPN 12% melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 serta proses panjangnya yang menuai polemik, semua itu memiliki rekam jejak.
“Apapun isu negatif dan serangan terhadap pak Prabowo, saya percaya mayoritas rakyat mendukung pak Prabowo Subianto, Presiden kita”.
Anggota Legislatif asal daerah pemilihan Maluku ini menambahkan, membangun Indonesia tidak mudah. Selalu saja ada kalangan tertentu yang tidak ingin melihat Indonesia maju.
“kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk dapat melihat ini secara jernih, kami kira ada pihak-pihak yang ingin menghalang-halangi langkah Pak Prabowo untuk berpihak pada rakyat kecil dengan berbagai fitnah yang tak berdasar. Termasuk langkah oportunis PDIP yang ingin memanfaatkan keadaan untuk keuntungannya, tapi rakyat pasti memahami bahwa ini bukanlah sikap kesatria,” pungkasnya.
Editor: Husen Toisuta
