AMBONKITA.COM,- Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, mengajak Raja-raja untuk bersama-sama membangun Maluku yang Manise (Maluku Aman dan Damai Indonesia Sejahtera).
Hal itu disampaikan Kapolda saat bersilaturahmi dengan para Raja se Maluku yang dilangsungkan di Gedung Latupati Maluku, Kota Ambon, Jumat (18/2/2022).
“Saya sering lewat dan lihat ada slogan Ambon Manise. Saya kira ini bukan hanya Ambon tapi juga harus untuk Maluku Manise. Manise ini bisa kita singkat adalah “Maluku Aman dan Damai Indonesia Sejahtera”,” ajaknya.
Menurutnya, peran Majelis Latupati sangat penting dalam membangun Maluku yang cinta damai. Ia yakin dan percaya dengan dukungan dan partisipasi para Raja-raja ini, maka akan tercipta kedamaian di Bumi Maluku.
“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Latupati yang telah memprakarsai pertemuan ini, bersama Raja-raja walaupun tidak semua bisa hadir, tapi ini merupakan rasa bangga saya. Mudah-mudahan dari tempat ini dapat membawa pesan damai, semangat aman ingin membangun Maluku agar lebih hebat dan lebih baik lagi,” harapnya.
Lotharia mengaku, Latupati merupakan lembaga adat yang selama ini turut berperan aktif, bekerjasama dengan pemerintah, aparat keamanan, dalam membantu menjaga dan memelihara Kamtibmas.
“Daerah-daerah lain sudah melesat maju membangun dan mempersiapkan negerinya untuk generasi saat ini hingga anak cucu mendatang. Mari kita bersama saling membantu menciptakan kedamaian untuk masa depan anak cucu kita ke depan,” pintanya.
Terkait dengan konflik batas tanah yang kerap terjadi di Maluku, Lotharia menyampaikan, Pemerintah Pusat telah memberikan petunjuk dan arahan kepada Pemerintah Daerah, baik kabupaten maupun provinsi sesuai peraturan dalam negeri nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan tapal batas desa.
“Pedoman ini tetap dengan melibatkan kearifan lokal, para tokoh, Raja-raja dan sebagainya untuk menetapkan penetapan batas desa yang bersifat umum,” sebutnya.
Menurut Kapolda, persoalan sengketa lahan bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Bila musyawarah tidak berhasil, maka Bupati dapat menetapkan. Jika tidak dapat diterima lagi, maka bisa menempuh jalur hukum positif atau melalui jalur peradilan.
“Ini penting dilakukan agar ada kepastian hukum bagi kita sekalian untuk menyelesaikannya. Yang sifat-sifatnya sudah umum itu yang dipatuhi bersama dan yang masih bersifat sengketa itu yang perlu diselesaikan dengan baik dengan semangat yang damai,” jelasnya.
Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini mengaku salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mewaspadai dan mencegah konflik adalah dengan membangun kesadaran saling memiliki.
“Membangun sikap saling percaya, menghormati dan saling mematuhi dengan tetap menjaga persatuan sebagai satu bangsa, tanah air, satu bahasa,” katanya.
Orang nomor 1 Polda Maluku itu mengakui daerah ini memiliki masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama dan adat istiadat. Keberagaman di sini merupakan kekayaan budaya bangsa yang sangat berharga dan menjadi kebanggaan bersama.
“Namun sebaliknya bila kemajemukan ini dikelola dengan cara yang tidak benar, memandang dari sudut perbedaan, maka pasti akan menimbulkan konflik sosial di antara kita sesama, sehingga menimbulkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, dendam dan benci, bahkan menimbulkan kerugian baik harta benda sampai korban jiwa,” ungkap dia.
Pemerintah, lanjut Lotharia, sudah mengeluarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Undang-undang ini menjadi acuan bersama, sehingga diharapkan para Latupati Maluku sebagai tokoh yang sangat dipercaya masyarakat bisa juga memahaminya.
“Ini agar penanganan konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif dan efisien, dimulai dengan pencegahan konflik, penghentian konflik, bahkan sampai pemulihan pasca konflik,” harapnya.
