Kasus Mafia Minyak Goreng, Dua Distributor di Ambon Ini Ikut Diperiksa

AMBONKITA.COM,- Kasus mafia minyak goreng (Migor) yang oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menjerat 4 orang tersangka, meluas ke Ambon, Maluku.
Pasalnya, untuk menuntaskan kasus itu, dua distributor migor di Ambon ikut diperiksa Kejagung melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Dua distributor yang diperiksa yaitu CV. Kasih Abadi, dan CV. Gema Rejeki Ambon. Kedua distributor tersebut diperiksa tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku secara terpisah.

“Untuk CV Kasih Abadi diperiksa pada Selasa (26/4/2022). Sementara CV Gema Rejeki diperiksa Rabu tadi,” kata Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba di Ambon, Rabu (27/4/2022).

Menurut Wahyudi, pemeriksaan terhadap dua direktur dari distributor tersebut merupakan tindaklanjut dari penyidikan Jampidsus Kejagung RI.

Meski hanya diperiksa sebagai saksi, namun Kejati Maluku tetap merahasiakan identitas dari kedua direktur distributor tersebut.

“Direktur CV Kasih Abadi diperiksa mulai pukul 09.00 hingga pukul 13.00 WIT. Sementara Direktur CV Gema Rejeki Ambon diperiksa dari pukul 10.00 sampai pukul 14.00 WIT,” tambahnya.

Baca: Kasus Jalan Inamosol, Kejati Maluku Masih Tunggu Hasil Ahli

Ia mengaku kedua saksi tersebut dicecar tim penyidik seputar peran mereka sebagai distributor minyak goreng.

“Informasinya masih ada (yang akan diperiksa sebagai saksi lagi),” tambahnya.

Untuk diketahui, 4 orang tersangka yang dijerat Kejagung RI yaitu Dirjen Perdagangan Luar, Kementerian Perdagangan RI, Indrashari Wisnu Wardhana (IWW); Komisaris Utama PT. Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT); Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Stanley MA (SM); dan General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang (PTS).

Keempat tersangka dijerat terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng dan turunannya pada bulan Januari 2021 hingga Maret 2022. Mereka dijadikan tersangka pada Selasa 19 April lalu.

Sebelumnya, melalui keterangan resminya pada Selasa 19 April di Jakarta, Jaksa Agung RI, Burhanuddin, mengutarakan, peran masing-masing tersangka dalam perkara ini, yaitu Tersangka IWW menerbitkan persetujuan ekspor (PE) terkait komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

Tersangka MPT berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW terkait penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) PT. Wilmar Nabati Indonesia dan PT. Multimas Nabati Asahan mengajukan permohonan izin PE dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO).

Tersangka SM berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW terkait penerbitan izin PE Permata Hijau Group (PHG). Mengajukan permohonan izin PE dengan tidak memenuhi syarat DMO.

Tersangka PTS berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW terkait penerbitan izin PE PT. Musim Mas mengajukan permohonan izin PE dengan tidak memenuhi syarat DMO.

Perbuatan para tersangka disangka melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a,b,e dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Keputusan Menteri Perdagangan No. 129 Tahun 2022 jo No. 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation).

Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, Jo. Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Editor: Husen Toisuta