AMBONKITA.COM,– Kantor Staf Presiden (KSP) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) lanjutan terkait perkembangan pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku.
Rapat yang digelar KSP ini karena ingin memastikan bahwa LIN Maluku tetap on the track. Sebab, hal itu merupakan janji Presiden terhadap rakyat Maluku.
“Dalam monitoring KSP, ada polemik beberapa minggu terakhir di kalangan masyarakat Maluku, isu batalnya LIN mendominasi perbincangan berbagai kalangan di Maluku,” kata Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat memberikan sambutan pada kegiatan rakor tersebut (21/1/2022).
Febry menegaskan, Pemerintah Pusat tidak pernah berencana memindahkan LIN di Maluku ke daerah lain, “Dan saat ini proses pematangan pembangunan sedang dilaksanakan, baik pengadaan lahan, konstruksi, maupun pembiayaan,” katanya.
Febry yang merupakan putra asli Maluku ini juga menekankan pentingnya percepatan implementasi proyek LIN yang menjadi harapan besar masyarakat Maluku. Sehingga sumberdaya perikanan yang melimpah di Maluku dapat termanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat di sana.
Menurut Febry, LIN Maluku kini telah masuk dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7/2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dengan nama Proyek Pelabuhan Ambon Baru.
Adapun Pelabuhan Ambon Baru, lanjut dia, terdiri dari Pelabuhan Logistik dan Pelabuhan Perikanan terintegrasi yang dilengkapi dengan fish market bertaraf Internasional. Sehingga produk perikanan yang dihasilkan oleh nelayan Maluku dapat langsung diekspor ke pasar internasional.
Pada kesempatan itu dalam rapat tersebut, Ikram Sangaji selaku Asdep Perikanan Tangkap Kemenko Marves, juga menyampaikan bahwa proyek LIN Maluku berjalan dan Pemerintah terus mematangkan proses perencanaan.
“Saat ini telah dibentuk tim KPBU yang terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan Perikanan yang bertugas merencanakan proyek MLIN tersebut,” kata Ikram.
Ikram mengakui terdapat kendala terkait lahan untuk lokasi Pelabuhan, karena ada informasi bahwa pada calon lahan di wilayah Waai dan Liang terdapat indikasi ranjau sisa perang dunia kedua yang bisa membahayakan dan saat ini sedang diperdalam informasinya.
“Menyikapi perkembangan terkini, Kementerian perhubungan telah memerintahkan Pelindo untuk segera melakukan Studi Kelayakan Lokasi dan akan dilaksanakan ekspos hasil kajian pada pertengahan Februari mendatang,” tambah Aries Wibowo dari kementerian Perhubungan.
Sementara Sidiq Pratomo dari Biro Perencanaan KKP menerangkan bahwa sistem rantai pasok dingin sebagai bagian dari cold chain bisnis perikanan di Maluku telah rampung pada tahap kajian dan saat ini sedang dalam perencanaan untuk berjalan paralel seiring dengan pembangunan fisik Pelabuhan.
Menutup Rapat, Alan Koropitan, Tenaga Ahli Utama KSP yang merupakan pimpinan rapat menetapkan timeline kepada para pihak terkait dengan finalisasi tim KPBU kedua pihak (KKP dan Kemenhub) pada minggu depan harus segera selesai terbentuk. Kemudian tim KPBU memberikan checklist dokumen tahapan sehingga bila ada kendala di lapangan, KSP dapat segera turun melakukan percepatan.
Penulis: Husen Toisuta
