Hutang Pemkot Ambon Sekitar Rp 90-100 Miliar, Penjabat Wali Kota: Kalau Bisa Diselesaikan Tahun Ini
AMBONKITA.COM,- Hutang Pemerintah kota Ambon kepada pihak ketiga (kontraktor) tahun 2021 diperkirakan mencapai kurang lebih sebesar Rp 90-100 miliar.
“Saya belum dapat laporan resmi tapi menurut yang disampaikan sekitar 90 miliar lebih sampai 100 miliar. Nanti saya akan data,” kata Penjabat Wali kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat dikonfirmasi AmbonKita.com di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Senin (30/5/2022).
Wattimena mengaku akan melihat kemampuan keuangan Pemerintah Kota Ambon untuk menyelesaikan hutang pihak ketiga tersebut di tahun ini.
- Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Ambon Gelar Anjangsana dan Berbagi Kasih
- Tetap Turun ke Jalan di Tengah Guyuran Hujan, Polda Maluku Gencarkan Edukasi Keselamatan Operasi Simpatik Salawaku 2026
- Ziarah Hari Bhayangkara 80, Kapolda Maluku: Semangat Pahlawan Harus Hidup dalam Pelayanan Polri
- Lagi, Polisi Gagalkan Penyelundupan Miras Tradisional di Pelabuhan Hunimua
“Kita berusaha kalau bisa diselesaikan dalam tahun ini, tetapi kan saya baru masuk saya harus melihat kemampuan keuangan pemerintah kota Ambon seperti apa, nanti kita kaji, karena apa, kita harus lakukan rasionalisasi terhadap semua program yang sudah kita rancang di tahun sebelumnya. Kan penetapan APBD Tahun 2022 dilakukan di akhir 2021. Ini sudah berjalan hampir 5 bulan,” jelasnya.
BACA JUGA: Pimpin Apel Perdana, Ini Program Prioritas Penjabat Wali Kota Ambon
Ia mengaku, kemampuan keuangan akan dirasionaliasi untuk membayar kewajiban Pemkot Ambon kepada pihak ketiga.
“Nanti kita lihat apakah masih bisa lakukan rasionalisasi untuk memenuhi kewajiban kita membayar hutang pihak ketiga,” ujarnya.
Menurutnya, hutang pihak ketiga harus tercatat atau diakui secara benar oleh Pemkot Ambon. Artinya hutang tersebut sudah melalui prosedur dan mekanisme yang ada.
“Kalau dia (hutang) ada, dia harus sudah diakui oleh pemerintah sebagai hutang lewat pengakuan hutang, tidak bisa hutang yang di bilang-bilang saja, kan gitu,” katanya.
“Hutang diakui oleh pemerintah sebagai hutang itu berarti seluruh prosesnya benar dan kita saja yang belum ada uang untuk bayar, tapi kalau yang belum benar prosesnya tidak bisa kita akui sebagai hutang,” tegasnya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Berita Terkait
