AMBONKITA.COM,-Setelah sebulan Kota Ambon menjalankan PSBB, dan sejak Senin 20 Juli masuk pada tahap PSBB Transisi, masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dengan bantuan sosial bagi warga miskin baru di Kota Ambon.
Karena itu, anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally, kepada wartawan di Ambon, Rabu (22/7/2020) meminta kepada Pemerintah kota (Pemkot) Ambon untuk terus melakukan pendataan terhadap masalah ini.
Solusi yang dapat dilakukan adalah Dinas terkait meminta seluruh Desa kelurahan sampai pada RT, RW, agar mendata kembali masyarakat yang belum meperoleh bantuan sosial dampak covid di kota Ambon.
“Saya yakin pendataan saat ini lebih mudah dari data sebelumnya, karena sudah dipastikan ada informasi yang masuk melalui RT terkait masyarakat yang belum memperoleh bantuan,” kata Yusuf.
Apalagi, menurut dia, saat ini bertepatan dengan pembayaran uang sekolah anak, sehingga sangat menyusahkan masyarakat. Pada PSBB transisi, pembatasan kegiatan di sektor ekonomi maupun sosial budaya dilonggarkan secara bertahap. “Sejak Kota Ambon memberlakukan PSBB mereka telah memasukan KTP dsn KK lewat RT, namun sampai saat ini mereka belum menerima bantuan karena alasan nama tidak terdata,” ujarnya.
Yusuf mengatakan pemerintah perlu memberikan solusi untuk memudahkan masyarakatnya. Perlu ada solusi terbaik, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan kecemburuan di masyarkat, karena penyebabnya semua merasakan dampak covid.
“Beberapa lokasi saya kunjungi, masih banyak informasi masyarakat tidak menerima bantuan sekalipun baik itu bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,”ungkap politisi PKS ini.
Aktivitas kembali dibuka namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Harapannya, wabah di Kota Ambon mengalami penurunan. Saat PSBB transisi terdapat kelonggaran untuk tempat usaha mulai beroperasi.Namun dampak lain telah banyak ciptakan pengangguran, karena tenaga kerja dirumahkan.
Misalnya pada beberapa Mall di Kota Ambon tenaga satpam dirumahkan, dan dampaknya sangat terasa pada keluarga mereka. Keluhan masyarakat semakin terasa kala harus membayar uang sekolah anak.
“Beberapa lokasi saya kunjungi, masih banyak informasi masyarakat tidak menerima bantuan sekalipun baik itu bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ungkap politisi PKS ini.
Yusuf menambahkan, para karyawan atau tenaga lepas yang terkena imbas akibat PSBB sampai PSBB transisi seharusnya mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Ambon. Sehingga Dinas terkait perlu melakukan pendataan baru agar nama mereka bisa masuk untuk penerimaan bantuan bulan berikutnya.
Walla juga meminta Pemkot Ambon agar fungsi gugus tugas juga dapat dimanfaatkan untuk para karyawan dan tenaga lepas dapat melapor untuk didata sebagai penerima bantuan dampak covid di Kota Ambon.
Wally menyampaikan terkait konsekuensi PSBB transisi, dampak ekonomi sangat terasa di masyarakat. Sedangkan dari sisi kesehatan perlu kedisiplinan masyarakat juga yang harus ditingkatkan, sehingga kesadaran warga untuk terus menerapkan protokol kesehatan terus dilakukan pada aktifitas publik.
“Jika ini tidak dilakukan, dikawatirkan kembali terjadi kenaikan penyebaran Corona, sehingga Kota Ambon akan kembali pada masa PSBB, dan ini tidak kita kehendaki,”tutur Walla.(ALFIAN SANUSI)
