AMBONKITA.COM,- Gubernur Maluku Murad Ismail, memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI). Sebab, KPU berkenan datang menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Maluku.
Apresiasi terhadap KPU disampaikan Murad dalam sambutannya saat digelarnya Rakor di ruang rapat lantai VII, Kantor Gubernur Maluku di kota Ambon, Kamis (21/7/2022).
Rakor dihadiri langsung Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno, dan anggota komisioner Betty E. Idroos. Kegiatan itu dipandu oleh Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie.
Gubernur Murad mengatakan, tahun 2024 akan menjadi bersejarah dan monumental. Sebab inilah waktunya bagi seluruh rakyat Indonesia menggunakan hak politiknya. Momen untuk menentukan estafet kepemimpinan nasional pada semua level pemerintahan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Maluku beserta seluruh instansi pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD dan masyarakat Maluku siap mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024,” ungkapnya.
Murad mengungkapkan, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 harus dipersiapkan secara matang, terukur, sistematis dan terintegrasi. Terutama KPU, Bawaslu, TNI/Polri dan instansi terkait lainnya. Kemudian pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, kata Murad, merupakan hajatan demokrasi yang besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Maka aspek pengamanan dan keamanan menjadi salah satu indikator penting dan menentukan.
Untuk itu, Murad menyampaikan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi dan lembaga pusat sampai ke daerah menjadi syarat mutlak suksesnya agenda besar tersebut.
Pengamanan dan keamanan yang dimaksudkan adalah terkait penyalahgunaan teknologi digital oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.
BACA JUGA: Akan Bentuk Sentra Gakkumdu Jelang Pemilu 2024, Ketua Bawaslu Temui Kapolda Maluku
“Serangan cyber crime penyebarluasan hoax secara masif, kampanye hitam, money politik dan berbagai modus pelanggaran pemilu yang menggunakan media sosial, mesti diantisipasi sebaik-baiknya,” ingatnya.
