AMBONKITA.COM,– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Zain Syaiful Latukaisupy, mendesak aparat kepolisian mengusut hingga tuntas kasus kebakaran alat berat milik PT. Spice Island Maluku (SIM).
Zain juga menyayangkan langkah Bupati Seram Bagian Barat (SBB) yang menghentikan sementara operasional PT SIM. Ia mengaku kebijakan itu dinilai gegabah dan tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial yang ditimbulkan.
“Kenapa Pak Bupati bisa buat blunder seperti itu? Akhirnya terjadi penghentian (pegawai) sementara, lalu berapa banyak pegawai yang terdampak? Ini bukan persoalan kecil,” tegas Zain kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Rabu (30/7/2024).
Buntut kebijakan Bupati tersebut, kata Dia, tidak hanya menyebabkan mandeknya aktivitas ekonomi, tapi juga memicu tindakan anarkis di lapangan.
“Sudah terjadi pembakaran alat berat, ini kan sinyal bahwa masyarakat mulai resah. Bisa saja ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi ini, kami minta Polda Maluku dan jajaran usut hingga tuntas kasus pembakaran alat alat berat itu,” pintanya.
Di sisi lain, Zain juga menyinggung pernyataan Gubernur Maluku yang sebelumnya meminta Bupati untuk meninjau ulang kebijakannya dan mempertimbangkan pencabutan keputusan tersebut.
“Sikap Gubernur tepat, tapi kalau cuma sekadar meninjau ulang tanpa langkah konkret, ya tidak cukup. Apalagi kalau ternyata yang salah bukan PT SIM, tapi kebijakan sepihak dari Bupati,” imbuhnya.
Zein mengaku DPRD Provinsi akan mengambil langkah politik dengan memanggil Pemerintah Kabupaten SBB untuk memberikan penjelasan resmi dihadapan Komisi.
“PT SIM sendiri sudah pernah dikunjungi Gubernur dan di sana juga ada Bupati sehingga Kami akan minta pertanggungjawaban. Ini sudah menyangkut nasib masyarakat, jangan sampai rakyat yang dikorbankan hanya karena satu keputusan yang tidak matang,” tegas politisi dari SBB tersebut.
Di sisi lain, Zain menyatakan DPRD akan mendukung langkah-langkah penyelamatan situasi agar konflik tidak meluas.
“Kita perlu langkah cepat. Kalau tidak, yang dirugikan bukan hanya perusahaan atau pemerintah, tapi rakyat yang cari makan,” pungkasnya.
Editor: Husen Toisuta
