AMBONKITA.COM,- Konflik antar warga kerap terjadi di sejumlah daerah di Maluku. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk penegakkan hukum, namun belum membuahkan hasil.
Di wilayah kabupaten Maluku Tenggara, dilakukan proses hukum adat seperti sasi/hawaer dan ritual sumpah adat. Hingga kini, sejumlah daerah langganan konflik seperti Karang Tagepe, Ohoijang, Perumda, Lorong Kalwedo dan Pokarina, aman kondusif.
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla, mengaku, proses hukum adat seperti yang dilakukan di Maluku Tenggara bisa ditiru di daerah lainnya yang sering terlibat konflik di Maluku.
Proses hukum adat yang dilakukan Polres Maluku Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten beserta Forkopimda dan tokoh masyarakat, tokoh agama hingga tokoh adat bertujuan untuk mencegah konflik yang tak kunjung selesai.
Proses adat tersebut dihadiri Para Raja-raja diantaranya Faan (Rat Patrisius Renwarin; Raja Ibra (Rat Kirkes) Agung Renwarin; Raja Danar (Rat Famur) Abdul Gani Hanubun; Raja Watlar, Leopold Rahail; Raja Ohoinangan (Rat Kat’El) Muhamad Rusbal; Raja Nerong M. Ekan Refra (Rat Lo Ohoitil Nerong); Raja Yarbadan (Tetoat ) Hi. Darwis Renhoran.
Sasi hawear dan sumpah adat yang dilaksanakan di Taman Landmark, Ohoijang, Maluku Tenggara sejak 28 Maret 2025 hingga saat ini belum dicabut. Hasilnya positif, di mana sejumlah lokasi yang sering terjadi konflik sampai saat ini dalam situasi aman kondusif.
Langkah preventif yang dilakukan Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, beserta Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat adat tersebut, bertujuan meredam konflik yang selama ini sering terjadi.
Selain melakukan proses adat, petugas keamanan juga ditempatkan di lokasi-lokasi bentrok tersebut.
“Proses adat yang dilakukan Pemkab Maluku Tenggara bersama Forkopimda dan masyarakat adat di sana patut dijadikan contoh dalam penanganan konflik di daerah lain di Maluku,” kata Kombes Areis, Selasa (15/4/2025).
Setelah dilakukan sasi hawear dan sumpah adat, selanjutnya para tokoh adat memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di masing-masing wilayah.
“Proses adat juga ditandai dengan pemasangan hawear yang bertujuan untuk menghentikan pertikaian antara dua belah pihak bertikai,” katanya.
Hingga saat ini ritual adat yang dilakukan antara wilayah bekonflik di Maluku Tenggara masih memiliki kekuatan. Hukum adat masih dihargai, sambil tetap menghormati dan memperkuat proses hukum positif.
“Ritual ini juga menjadi sarana untuk mengatasi ketidakpercayaan yang mendalam antar kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Dan keberhasilan ritual ini bergantung pada ketulusan niat semua pihak dan kesediaan untuk terus melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi,” jelasnya.
Hingga saat ini, sasi adat yang menjadi inisiatif dari Polres Maluku Tenggara belum dicabut. Penempatan petugas keamanan juga masih disiagakan hingga situasi di daerah-daerah tersebut benar-benar aman selamanya.
“Sasi adat dan sumpah adat yang dilakukan di Maluku Tenggara dapat menjadi role model dalam penanganan konflik di sejumlah daerah di Maluku. Kami berharap, provinsi Maluku akan selalu aman, damai dan sejahtera,” katanya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
