AMBONKITA.COM,- Kapolda Maluku Irjen. Pol. Eddy Sumitro Tambunan, mendorong adanya pendekatan resolusi konflik berbasis budaya lokal.
Di sisi lain, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kerukunan, keamanan, dan ketertiban, sebagai fondasi utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat.
Hal ini disampaikan Kapolda saat memberikan materi pada kegiatan Pengarahan Kamtibmas dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (13/5/2025).
Materi yang diberikan Kapolda dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Maluku Tenggara dan Kota Tual, bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta menciptakan iklim sosial yang aman, rukun, dan tertib. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan visi pembangunan nasional dengan kebijakan lokal.
Kapolda menegaskan, pembangunan Indonesia ke depan akan berangkat dari desa. Ini mengacu pada agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025, khususnya pada poin keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Desa diharapkan menjadi episentrum pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Desa bukan sekadar bagian dari sistem birokrasi negara, tapi merupakan simpul utama dari stabilitas sosial dan ekonomi bangsa. Desa adalah akar dari kekuatan Indonesia ke depan,” tegas Irjen Eddy Tambunan.
Eddy mengajak seluruh elemen pemerintahan, baik sipil, militer maupun kepolisian, untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Kerjasama antara Pemda, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang harmonis, aman, dan berkeadilan.
Ia menyampaikan, tiga pilar pembangunan (kerukunan, keamanan dan ketertiban), merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Ketiganya harus berjalan beriringan agar pemerintahan desa mampu menjadi agen transformasi sosial di tingkat akar rumput.
“Tanpa kerukunan, pembangunan akan rentan. Tanpa keamanan, investasi tidak akan datang. Tanpa ketertiban, pelayanan publik tidak akan maksimal. Maka tiga pilar ini harus kita jaga bersama,” jelasnya.
Nilai-nilai luhur seperti persatuan, keberanian moral, kebersamaan, dan keadilan yang diwariskan oleh Pahlawan Nasional Pattimura, lanjut Eddy, harus dijadikan rujukan dalam membangun pola kepemimpinan desa yang berkarakter dan responsif terhadap dinamika sosial.
Eddy juga secara terbuka menguraikan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintahan desa saat ini, mulai dari penyakit masyarakat, maraknya aksi kekerasan, mobilisasi massa balasan, persoalan tapal batas desa, provokasi media sosial, hingga degradasi nilai-nilai sosial akibat pengaruh luar.
Ia pun mendorong pendekatan resolusi konflik berbasis budaya lokal. “Hukum Larvul Ngabal sebagai norma adat masyarakat Kei, harus diangkat sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa sosial. Pendekatan kultural ini dinilai efektif membangun kohesi sosial karena mengakar pada kearifan lokal yang dihormati lintas generasi,” katanya.
Di sisi lain, penegakan hukum tetap harus dilakukan secara profesional dan terukur agar memberi kepastian hukum dan efek jera bagi pelanggar, sejalan dengan prinsip Pemolisian Modern yang berbasis pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kapolda Maluku juga memaparkan keberhasilan Polri dan TNI dalam meredam berbagai konflik strategis di wilayah Maluku, termasuk insiden Trikora, konflik Tial-Tulehu, ketegangan di Sawai-Masihulan, hingga penanganan gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS). Semua keberhasilan itu, menurutnya, tidak akan tercapai tanpa kolaborasi dan kesadaran bersama akan pentingnya stabilitas nasional.
“Kita punya bukti bahwa sinergi adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan jika semua unsur bangsa bergerak bersama dalam semangat persatuan,” ungkapnya dengan tegas.
Menutup paparannya, Kapolda menyampaikan seruan moral untuk mengubah persepsi negatif tentang Maluku Tenggara sebagai daerah yang rawan konflik. Ia menegaskan bahwa persepsi positif tentang keamanan adalah hal pertama yang dilihat oleh calon investor sebelum memutuskan berinvestasi.
“Citra Kamtibmas adalah wajah pertama yang dilihat dunia. Jika ingin kemajuan, maka keamanan harus menjadi prioritas utama kita,” tegasnya.
Irjen Eddy Tambunan juga mengutip pesan dari Presiden Prabowo. “Jika tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa. Jika itu pun tidak bisa, bantulah satu orang. Dan jika tidak mampu sama sekali, setidaknya jangan menyulitkan orang lain.”
Pesan tersebut menjadi panggilan moral bagi seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
