AMBONKITA.COM,- Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan efisiensi anggaran apakah sasarannya untuk pengentasan kemiskinan ataukah “menggemukan” orang lain?
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan melakukan diskusi publik, mengusung tema “kebijakan efisiensi anggaran, bagaimana nasib Maluku?”.
Kegiatan yang dibuka Ketua DPD PDI Perjuangan, Benhur G. Watubun, yang juga Ketua DPRD provinsi Maluku, dihelat di Kota Ambon, Sabtu (17/5/2025). Lima pemateri dalam diskusi itu: Dr. Anton A. Lailosa, Kepala Bapeda Provinsi Maluku; Dr. Simon P. Soegijono, Dosen Studi Ekonomi Pembangunan UKIM Ambon; Rahmat, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku; Prof. Dr. Hasbollah Toisuta, Direktur Pasca Sarjana IAIN Ambon; Mercy CH. Barends, Anggota DPR RI Dapil Maluku.
Benhur Watubun dalam pengantar dialog, mengaku, partai politik bukan saja mesin kekuasaan tapi alat untuk menggodok pikiran dan gagasan bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Sebagai partai politik, PDI Perjuangan bukan saja berwacana dalam opini-opini publik atau berpikir tentang hal-hal yang sifatnya politik semata, namun juga mengkonsolidasikan pikiran dan gagasan rakyat dalam upaya menghadirkan pikiran-pikiran yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.
“Sejak Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan juga anggaran pendapatan belanja daerah, maka kita ketahui ini sesuatu yang pasti punya dampak luas bagi daerah kita, tak terkecuali provinsi Maluku,” jelasnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran adalah istilah halus dari pemangkasan atau pemotongan anggaran. Dampak dari kebijakan ini sangat dirasakan, tidak di kantor-kantor pemerintahan, tapi dialami para pelaku usaha seperti di perhotelan dan seterusnya.
Ia menekankan, diskusi publik yang dilaksanakan ini bukan sebuah tandingan, atau proses untuk melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat. “Kegiatan ini harus dilihat sebagai catatan kritis bagi pemerintah pusat, bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan juga harus bersandar pada konteks wilayah kita, daerah kita, dengan penambahan kemiskinan, pengangguran yang masih tinggi,” jelasnya.
Watubun menyayangkan adanya kebijakan efisiensi anggaran, namun struktur di kabinet pemerintahan pusat semakin gemuk, yang mengakibatkan distribusi anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas kabinet begitu besar.
“Mestinya negara juga harus ikut mengefisiensi diri, bagaimana kita efisiensi kalau kabinet kita masih gemuk. Apakah sasaran efisiensi, apakah untuk pengentasan kemiskinan atau menggemukan orang lain?, apakah efisiensi untuk kepentingan kelompok tertentu ataukah untuk kepentingan siapa. Ini yang harus kita bedah,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi anggaran telah memangkas anggaran provinsi Maluku (pemerintah provinsi dan kabupaten/kota) sebesar Rp1.390.726.190.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Jumlah ini terdiri dari pemangkasan DAU Infastruktur sebesar Rp385.146.758.000, dan DAK Fisik Rp458.579.432.000. Pemotongan juga terjadi di BPJN Maluku Rp410.000.000.000 dan pembayaran utang SMI Rp137.000.000.000. Ini belum termasuk pemangkasan anggaran di Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dan instansi vertikal lainnya yang ada di provinsi Maluku.
Dampak efisiensi anggaran di Maluku merupakan isu yang kompleks karena melibatkan ketidakseimbangan antara sumber pendapatan asli daerah dengan kebutuhan pembangunan di Maluku.
“Kemiskinan di Maluku masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Data BPS September 2024, tingkat kemiskinan di Maluku sebesar 15,78 persen atau 293,99 ribu jiwa. Angka ini menempatkan Maluku di urutan kedelapan provinsi termiskin di Indonesia dari tiga puluh delapan provinsi,” sebutnya.
Provinsi Maluku saat ini masih menghadapi masalah infrastruktur yang akut, diantaranya transportasi laut dan darat, jalan jembatan, air bersih, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Banyak jalan dan jembatan rusak yang belum ditangani secara baik sehingga berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jalan yang buruk dan rusak berdampak pada sentra-sentra produksi hasil pertanian dan perikanan yang tidak dapat dibawah ke pasar. Infrastruktur laut, diantaranya dermaga dan kapal feri belum memadai untuk membuka daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi untuk menunjang perekonomian daerah-daerah tersebut. Dengan ketidak tersediaan anggaran untuk belanja infrastruktur, secara langsung berdampak terhadap kehilangan lapangan pekerjaan di sektor padat karya yang selama ini menunjang penyediaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Kebijakan efisiensi memangkas anggaran-anggaran yang berkaitan dengan pelayanan publik, terutama infrastruktur. Ini secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan sosial di masyarakat. Apalagi diperhadapkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi. Di sisi lain, kekuatan kultural (konsep orang saudara/gandong) semakin rapuh, juga memiliki risiko kerentanan sosial yang semakin tinggi. Bila tidak dikelola dengan baik, ke depan potensi-potensi konflik komunal yang bersifat laten, bisa pecah menjadi konflik komunal yang terbuka.
“Diskusi yang kita gelar, partai ini harus menjadi lokomotif menghasilkan gagasan, dan gagasan ini kita harus menyatu dengan rakyat untuk merubah gagasan ini menjadi kebijakan-kebijakan politik yang bermanfaat bagi masyarakat,” Watubun.
Watubun mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk memetakan persoalan mendasar yang berkaitan dengan dampak efisiensi angaran terhadap pelayanan publik, peningkatan kemiskinan, pengangguran dan konflik komunal.
Diskusi ini juga dilakukan untuk membangun kesadaran bersama mengatasi persoalan-persolan yang diakibatkan dari efisiensi anggaran, peningkatan kemiskinan, penggangguran dan konflik komunal.
“Diskusi juga dilakukan untuk memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk melahirkan kebijakan atau regulasi untuk mengatasi dampak efisiensi anggaran, peningkatan kemiskinan, penggangguran dan konflik komunal,” jelasnya.
Masyarakat diajak untuk harus bersatu agar menjadi kuat. “Dengan bersatu maka kita bisa memungkinkan melakukan sesuatu yang terbaik dalam kepentingan rakyat dan masyarakat Maluku ke depan,” ajak Watubun.
Dikatakan, PDI Perjuangan tidak lagi bermain dalam wacana-wacana, namun bergerak pada perumusan kebijakan. Partai menunggu sikap, tanggapan, dan respon positif saat diskusi digelar sebagai kekuatan. “Karena saudara-saudara sekalian merupakan bagian yang utuh dalam proses pengelompokan kita supaya partai ini dia tidak bisa mengeluarkan rumusan yang hanya punya tendensi politik partai, tapi mengeluarkan rumusan kebijakan yang bermuara kepada kepentingan rakyat karena itu diskusi di hari ini kita gelar,” ungkapnya.
Ketua DPRD Maluku 2 periode ini mengajak semua elemen masyarakat untuk dapat berpikir secara baik. Organisasi-organisasi seperti KADIN, HIPMI dan lain-lain diajak berpikir untuk kepentingan rakyat. “Mari kita berpikir untuk keluarkan rakyat dari dampak efisiensi yang kemudian bisa mengakibatkan kita salah dalam mengelola daerah ini,” harapnya.
Ia pun berharap perumusan kebijakan yang nantinya dikeluarkan dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kita. “Tujuan kita paling tidak apa yang kita dapatkan di hari ini harus bermuara pada hasil yang maksimal untuk kepentingan rakyat dan bangsa kita,” jelasnya. ●
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
