AMBONKITA.COM,- Penyelidik Kejaksaan Negeri Ambon diam-diam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada PT. Dok dan Perkapalan Wayame tahun anggaran 2020 – 2024.
Kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan anggaran perusahan milik Pemerintah Daerah Maluku (BUMD) ini mencapai kurang lebih Rp 3.760.291.500.
Saat ini, penanganan kasus dugaan korupsi tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah melalui tahapan gelar perkara pada Senin (5/5/2025).
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, didampingi Kepala Kejari Ambon, Adhryansah, mengatakan, peningkatan penanganan kasus ke tahap penyidikan dilakukan setelah tim penyelidik melakukan serangkaian permintaan keterangan dari para pihak terkait pada PT. Dok dan Perkapalan Wayame Ambon.
“Berdasarkan hasil ekspose (gelar perkara) Tim Jaksa penyelidik Kejaksaan Negeri Ambon telah menemukan adanya suatu persitiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Tata Kelola Keuangan Pada PT. Dok dan Perkapalan Wayame Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024,” ungkap Agoes.
Para pihak terkait diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Mereka menyalahgunakan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Tim Jaksa Penyelidik sepakat menaikan status penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor : 04/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 28 April 2025,” jelasnya.
Sejak tahun 2020-2024, Direksi PT Dok Wayame Ambon diduga tidak mengelola dengan benar anggaran sebesar kurang lebih Rp177.000.000.000. Pengelolaan keuangan atau belanja investasi tahun 2020 – 2024 tidak sesuai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan dalam RUPS.
Direksi juga diduga melakukan belanja fiktif, mark-up harga satuan barang dan volume barang, dan melakukan transaksi keuangan yang menyalahi ketentuan perundangan sehingga berdampak pada kerugiaan keuangan negara.
Pihak direksi juga melakukan transaksi keuangan yang tidak sesuai yaitu melaksanakan transaksi keuangan memindahbukukan (mentransfer) sejumlah uang dari Rekening PT. Dok dan Perkapalan Wayame Ambon ke rekening pribadi beberapa orang staf. Kemudian dari uang tersebut, sebagian digunakan untuk kegiatan kantor dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Juga penerimaan uang tidak sah oleh pejabat dan staf PT. Dok dan Perkapalan Wayame Ambon.
“Sebanyak lima belas (15) orang telah diperiksa dan hasil dari hasil keterangan tersebut diperkirakan terdapat kerugian negara sebesar Rp 3.760.291.500 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah),” pungkasnya.
Editor: Husen Toisuta
