AMBONKITA.COM,- Untuk meminimalisir resiko bencana, BPBD Provinsi Maluku menggelar pelatihan Peningkatan Kapasitas Teknis (PKT) Pengelolaan Resiko Banjir yang diikuti peserta dari 11 kabupaten/kota.
Kegiatan yang dibuka Gubernur Maluku melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, dr. Meikyal Pontoh, ini dilaksanakan di Manise Hotel, Kota Ambon, Senin (28/3/2022).
Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya yang dibaca dr. Meikyal Pontoh, berharap dengan pelatihan PKT pengelolaan resiko banjir ini, maka upaya penanggulangan bencana, khususnya banjir dan ikutannya seperti tanah longsor, akan dapat ditangani secara terpadu.
Bencana alam, kata dia, memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi wilayah terdampak. Antara lain kerugian fisik, seperti kerusakan bangunan, ekosistem, sarana dan prasarana serta kerugian non fisik, seperti gangguan kesehatan mental dan psikis dari korban bencana.
Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang termulia, manusia, kata Gubernur, dianugerahkan akal dan pikiran untuk melakukan analisis atau pun kajian terhadap suatu permasalahan.
Dalam kaitannya dengan aspek kebencanaan, diharapkan dapat dilakukan kajian terhadap ancaman yang diprediksi akan memberikan dampak terhadap kehidupan dan penghidupan manusia.
“Dengan analisis akan dapat diupayakan langkah-langkah preventif untuk meminimalkan resiko bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” harapnya.
Mantan Dankor Brimob Polri ini juga mengaku Pemerintah melalui program Flood Management in Selected River Basin (FMSRB), memberikan perhatian yang cukup besar kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan secara khusus Pemerintah Kota Ambon.
Perhatian diberikan untuk melakukan pengelolaan banjir secara terpadu pada sungai di wilayah Kota Ambon. Mengingat salah satu ancaman bencana yang cukup tinggi di Kota Ambon adalah banjir dan tanah longsor, karena kedua jenis bencana ini saling berkaitan atau disebut bahaya ikutan.
Ia mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan sebagaimana dijabarkan dalam sasaran program FMSRB ini, adalah meningkatnya kapasitas pengelolaan resiko banjir berbasis masyarakat.
Pengelolaan resiko banjir terpadu ini melibatkan beberapa OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, instansi vertikal dan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai.
Ia berharap keterpaduan pengelolaan resiko banjir dari hulu ke hilir diharapkan berdampak pada pengurangan resiko banjir, yang juga dapat diminimalisir.
“Karena, pengelolaan resiko diintervensi oleh berbagai instansi dalam bentuk kegiatan penanganan di daerah atau area tangkapan air, pengelolaan sampah terpadu, penyiapan infrastruktur, pengendali banjir di daerah aliran sungai, penyiapan drainase pada area pemukiman masyarakat serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Berkaitan dengan pengurangan resiko bencana, maka salah satu upaya yang dilakukan saat ini melalui kegiatan dalam 3 hari ke depan yaitu peningkatan kapasitas teknis pengeloaan resiko banjir agar kapasitas aparatur lintas sektor kebencanaan semakin meningkat dalam hal pengelolaan resiko banjir.
“Melalui kegiatan ini, selanjutnya diharapkan akan berdampak lebih luas pada meningkatnya kapasitas kelembagaan, meningkatnya kemampuan atau kapasitas aparatur disertai dengan kemampuan untuk mengorganisasikan potensi yang dimiliki oleh lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan, tahap bencana saat bencana atau tanggap darurat dan pasca bencana akan menjadi kolaborasi yang sangat baik untuk terwujudnya pengelolaan banjir yang terintegrasi,” harap Gubernur.
“Kami juga berharap dukungan pemerintah pusat melalui program FMSRB, memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi resiko banjir khususnya di wilayah Kota Ambon, sehingga kerugian harta benda dan dampak lainnya yang ditimbulkan akibat banjir dapat diminimalisir,” tandasnya.
Baca juga: Gubernur Hadiri Rakornas Tranformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM 2022
Editor: Husen Toisuta
