AMBONKITA.COM- Pemerintah pusat menyiapkan anggaran lebih dari Rp 500 triliun untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Anggaran yang disiapkan itu baik untuk perlindungan sosial maupun pemberdayaan kelompok miskin ekstrem.
Jumlah yang disiapkan tersebut belum termasuk anggaran yang didanai oleh APBD provinsi dan kabupaten. Olehnya itu, dengan jumlah yang relatif besar tersebut, maka isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukanlah soal anggaran.
Demikian penjelasan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Maluku Murad Ismail yang didampingi Bupati Maluku Tengah (Malteng), Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara (Malra), Kepulauan Tanimbar, dan Seram Bagian Timur (SBT). Rapat berlangsung di kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Rabu (13/10/2021).
Berdasarkan siaran pers dari Sekretariat Wapres RI yang diterima menyebutkan, Maluku merupakan salah satu provinsi dari 7 daerah prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem pada 2021. 7 daerah itu ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Di Maluku sendiri terdapat 5 kabupaten prioritas di tahun ini yakni Malteng, MBD, SBT, Malra, dan Tanimbar.
Wapres dalam rapat koordinasi tersebut secara tegas mengatakan, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga di lima wilayah prioritas tersebut.
Dengan demikian, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini mengarahkan agar konvergensi program harus segera dilakukan. Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan seluruh program penanggulangan mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama. Baik itu lokus secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.
Menurutnya, sebagaimana arahan Presiden yang menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah, dengan target sampai nol persen pada 2024 mendatang, maka mulai 2021 ini ditetapkan 35 kabupaten kota prioritas di 7 provinsi, termasuk lima di Maluku.
Pemilihan lima kabupaten prioritas di Maluku dari 35 kabupaten prioritas secara nasional pada 2021 ini, kata Ma’ruf, didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, namun dikombinasikan juga dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.
Ma’ruf memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku dan para Bupati atas upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini. Terutama beberapa program yang telah dilaksanakan seperti program “Rumah Basudara Sejahtera” dan “Manggurebe Bangun Desa” maupun program inovasi lainnya.
Secara khusus, ia juga mengatakan bahwa di 2021 yang tersisa 3 bulan lagi, akan disiapkan bantuan tambahan uang tunai khusus bagi rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di Maluku dengan menggunakan data yang tersedia.
“Pemerintah akan menggunakan program yang telah ada, yaitu Program Sembako dan BLT-Desa, untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini,” kata Wapres.
Penulis: Husen Toisuta
