AMBONKITA.COM,- Konflik sosial sering terjadi di Maluku. Untuk menyelesaikannya butuh pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan peran semua stakeholder.
Pemerintah Daerah, Polri, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan seluruh elemen lainnya dibutuhkan duduk bersama-sama mencari solusi yang kongkrit.
“Konflik bagi kita di Maluku bukan persoalan baru. Artinya orang bakalai, orang baku pukul itu sesuatu yang sudah lama sebetulnya. Dan penanganan terhadap konflik itu kita butuh pendekatan yang komprehensif. Artinya bukan saja pihak kepolisian yang bertanggung jawab tetapi seluruh stakeholder di dalam masyarakat mesti dibangun supaya semua terlibat,” kata Prof. Dr. Pdt Jhon Ruhulessin, salah satu tokoh agama di provinsi Maluku.
Menurutnya, pendekatan hukum bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik. Ada juga pendekatan-pendekatan yang lain selain keamanan, seperti budaya, bahkan kesejahteraan.
“Nah itu harus dilakukan secara bersama-sama tidak bisa hanya pendekatan hukum tanpa kesejahteraan. Jadi dari perspektif konflik semacam itu saya kira bukan semata-mata penegakan hukum tetapi ada persoalan lain yang harus kita cari bersama,” jelasnya.
Mantan Ketua Sinode GPM ini mengaku, sudah saatnya semua stakeholder melakukan konsolidasi overall atau secara keseluruhan. Sehingga konflik yang selama ini terjadi dapat diselesaikan hingga ke akar-akarnya. Sebab, desakan untuk meminta Kapolda, atau pimpinan lainnya agar mundur bukan solusi untuk menyelesaikan konflik.
“Menurut hemat saya potensi konflik yang ada di dalam masyarakat itu tidak hanya diselesaikan dengan penegakan hukum, tetapi juga masalah keadilan sosial, masalah perubahan yang makin cepat, dan juga perkembangan perubahan kognitif yang terjadi dan itu banyak sekali. Kita butuh pendekatan yang komprehensif, oleh karena itu langkah untuk meminta Kapolda mundur menurut saya bukan solusi untuk menyelesaikan konflik,” katanya.
Ruhulessin mengajak masyarakat agar dapat berfikir jernih dan tenang. Ia juga mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama bertekad untuk menyelesaikan semua konflik yang kerap terjadi secara menyeluruh. Sebab, persoalan ini bukan hanya tanggung jawab Polri semata.
“Bukan saya mau membela Polri, tapi mari kita berfikir jernih, karena konflik adalah persoalan bersama. Pemerintah juga mesti terlibat dalam penanganan konflik, dan Polda yang dibackup oleh TNI,” pintanya.
Semua pihak terkait, lanjut Ruhulessin, harus terlibat dalam menginventarisir potensi-potensi konflik. Misalnya persoalan tapal batas tanah di beberapa daerah yang belum terselesaikan.
“Kedua kita tidak bisa menghindari juga bahwa konflik ini sering terjadi karena minuman keras yang sering menjadi pemicu. Konflik juga terjadi karena kepemimpinan masyarakat, leadership juga,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Ia mengajak agar adanya kerjasama lintas sektoral, departemen, maupun masyarakat. Kerjasama-kerjasama tersebut harus diaktifkan.
“Jadi kita tidak bisa menyelesaikan persoalan itu dengan misalnya meminta Kapolda mundur, atau meminta Pangdam mundur, atau meminta siapapun mundur. Itu bukan langkah solutif. Langkah solitifnya adalah mari kita duduk bersama dengan melibatkan semua stakeholder Pemerintah TNI, Polri, pimpinan umat, kita duduk bersama tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan lalu kita bicara bagaimana prosesnya, penanganannya, dan bagaimana mencegah konfliknya,” ajak Ruhulessin.
Ia mengatakan, persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka. Butuh diskusi bersama semua pihak, atau seluruh elemen masyarakat.
“Menurut hemat saya kita butuh dialog yang terbuka. Kalau misalnya pihak kepolisian bisa memprakarsainya atau pihak Pemda untuk membangun semua jejaring itu saya rasa itu lebih penting, bukan kita bicara soal melepas-melepas jabatan karena itu tidak menyelesaikan persoalan,” jelasnya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
