AMBONKITA.COM,- KPK mencatat pembangunan RSUD dr. P.P Magretti di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, masih terbengkalai. Padahal, pembangunannya telah menelan anggaran sebesar kurang lebih Rp45,6 miliar.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi Wilayah V KPK, Dian Patria, dalam keterangan tertulisnya yang diterima AmbonKita.com, Rabu (12/4/2023), mengatakan, RSUD dr. P.P Magretti dibangun sejak tahun 2020 – 2021. Proyek itu dipecah. Tahun 2020 terdapat 11 paket pengadaan senilai Rp30,4 miliar. Sementara tahun 2021 terdapat 6 paket pekerjaan senilai Rp15,2 miliar.
“Saat ini (RSUD Magretti) dalam keadaan terbengkalai. Kondisi bangunan dalam keadaan rusak dan tidak terawat. Bahkan sebagian alat kesehatan dan prasarana RSUD sebagian hilang karena pengamanan aset tidak dilakukan,” kata Dian dalam keterangannya.
BACA JUGA: KPK Soroti Defisit APBD KKT Rp300 Miliar
Selain RSUD, KPK juga mencatat sejumlah proyek pembangunan terhenti, karena dampak lanjutan dari ketidakmampuan fiskal daerah akibat beban utang terhadap pihak ketiga.
“Sebagai contoh, di tahun 2017 pembangunan menara air untuk diserahkan kepada masyarakat Desa Arma Kecamatan Nirunmas terhenti karena nilai kontrak yang dibayarkan masih terutang sebesar Rp132 juta,” tambah Dian.
Dari data yang diperoleh KPK, sejak tahun 2017 ratusan proyek pengadaan di KKT masih menyisakan nilai kontrak yang belum dibayarkan. Walaupun data pemda menunjukkan sebagian besar proyek diklaim selesai secara fisik, namun kenyataannya proyek-proyek tersebut dalam keadaan yang tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Sebagian juga tidak diserahkan oleh penyedia barang sebagai jaminan agar pemda membayarkan kewajibannya.
Bahkan, kata Dian, terdapat proyek yang sudah setengah jadi, namun tidak bisa dilanjutkan pembangunannya. Karena, pemda tidak menganggarkan pada tahun berikutnya atau menghentikan pembangunannya.
Dian mengatakan, ratusan proyek yang masih menyisakan nilai kontrak dan belum dibayarkan, tersebar hampir di semua OPD di KKT. Cilakanya, proyek yang terutang paling banyak berada pada sektor yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan transportasi. Akibatnya, upaya pemda untuk mengakselerasi pembangunan di tengah keterbatasan akses, menjadi terhambat. Hal ini menjadi catatan sendiri bagi KPK.
“Pemberantasan korupsi di pemda, semestinya membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Apalagi Tanimbar merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi dengan tantangan geografis yang tidak mudah. APBD sudah seharusnya dialokasi dengan tepat untuk mendorong pembangunan daerah, bukan justru dihambur-hamburkan apalagi dinikmati hanya oleh segelintir orang,” jelas Dian.
Editor: Husen Toisuta
Discussion about this post