AMBONKITA.COM,- Puluhan orang warga mendatangi gedung DPRD Provinsi Maluku, Kota Ambon, dan kantor Gubernur Maluku, Senin (12/6/2023).
Didampingi mahasiswa, mereka menggelar aksi unjuk rasa terkait program Presiden sejuta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan desa Tawiri, kota Ambon.
Sambil membentangkan pamflet tertulis sejumlah tuntutan, puluhan warga meminta agar DPRD maupun Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku dapat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
“Bapak-bapak pejabat tolong bantu kami selesaikan masalah ini tentang MBR Tawiri, jika rumah tidak ada kembalikan uang kami,” pinta warga.
Roger Taberima, koordinator aksi sekaligus warga yang menjadi korban mengaku heran dengan persoalan yang mereka hadapi hampir 7 tahun tersebut.
“Persoalan ini dari tahun 2017, kami masyarakat juga tidak tahu kendalanya di mana. Kami sudah adakan rapat dengan komisi III DPRD provinsi tiga kali, kota satu kali, tapi sampai sekarang tidak jelas,” kata Roger kepada wartawan di depan kantor Gubernur Maluku.
BACA JUGA: Lima Tersangka Korupsi Kapal Pemda SBB Kembali Diperiksa Polisi, Ini Mereka
Bahkan, lanjut dia, persoalan ini juga telah dibawa ke DPR RI. Dokumen persoalan mereka sudah diterima, bahkan Ketua Banggar telah mengaku agar persoalan tersebut dituntaskan. Sayangnya, hingga kini tak kunjung selesai.
“Sudah 6 tahun lebih ini tidak ada penyelesaian, makanya kami kembali lagi untuk menanyakan sampai dimana prosesnya. Karena penanggung jawab pemerintah daerah di sini kan Gubernur,” ungkapnya.
Roger berharap Pemda Maluku dapat duduk bersama dengan pengembang dalam hal ini PT. Lestari Pembangunan Jaya untuk membahas persoalan tersebut.
“Kami berharap pemerintah bisa cari jalan (solusi) untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kami juga sudah surati bapak Presiden,” harapnya.
Rumah MBR seharga Rp141 juta. Yang telah membayar sebesar 1 persen sebanyak kurang lebih 400 kepala keluarga (KK). “Yang kita sudah bayar untuk air, listrik dan sertifikat itu senilai kurang lebih Rp20 juta sampai Rp30 jutaan,” tambahnya.
Ia mengaku rumah yang sudah selesai dibangun dan belum dapat ditempati sekitar 250 unit. Sementara sisanya sudah 80 persen.
“Yang herannya semua data-data itu ada, IMB ada semua, tapi kenapa pembangunan rumah semuanya tidak jalan. Katanya alasannya belum akad, sementara surat dari Sekda memerintahkan BRI untuk akad itu ada, tapi kenapa kami tidak bisa akad dengan bank yang bersangkutan,” herannya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Pemda Maluku, Daniel Indey, saat menemui para pengunjuk rasa mengaku akan menyampaikan poin tuntutan kepada Gubernur Maluku.
“Tuntutan yang diberikan kepada kami, akan kami lanjutkan kepada pimpinan. Dan kita akan tunggu arahan selanjutnya seperti apa terkait permasalahan ini,” pungkasnya.
Editor: Husen Toisuta
