AMBONKITA.COM,-Gubernur Maluku Murad Ismail, meminta bantuan pemerintah pusat (Pempus) untuk meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi di empat kabupaten yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.
Permintaan ini disampaikanGubernur saat rapat koordinasi (Rakor) KPU terkait sinergitas kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak di empat kabupaten di Provinsi Maluku, secara virtual, Jumat (10/7/2020). Rakor ini dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta sejumlah pejabat Pempus terkait lainnya.
BACA JUGA : Pilkada di Masa COVID-19, Gubernur Maluku Minta KPU Berkoordinasi Dengan Dinkes
Empat kabupaten yang akan menggelar pilkada yakni, Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), memang berada di kawasan yang jangkauan jaringan telekomunikasinya masih sulit dan minim, terutama di MBD dan Kepulaua Aru yang berada di kawasan terluar Maluku.
Apalagi Pilkada ini digelar di masa pandemic covid-19. Menurut Murad, status penularan Covid-19 pada kabupaten/kota di Maluku berbeda-beda, apalagi dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Karena itu Gubernur berharap pemerintah kabupaten, mendukung KPU dan Bawaslu diantaranya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang melibatkan banyak orang.
Misalnya mengadakan rapat koordinasi secara virtual, pertemuan virtual, termasuk melakukan kampanye secara virtual. Namun hal ini hanya bisa dilakukan dengan jaringan telekomunikasi yang maksimal.
“Dalam kesempatan ini, kami minta dukungan Pemerintah Pusat, melalui bapak menteri, berkenaan mendorong Telkom maupun Telkomsel agar dapat memperkuat sistem dan jaringan komunikasi di empat kabupaten ini,” kata Murad.
Mendagri dalam kesempatan itu menyambut baik pelaksanaan rakor dalam rangka sinergitas untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung secara serentak, Tito juga berjanji akan mendukung pelaksanaan tersebut agar berlangsung lancar.
Gubernur juga minta kepada penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu kabupaten, agar dalam pelaksanaan tahapan, hendaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di empat kabupaten yang menggelar Pilkada.
“Berkaitan dengan akan dilaksanakan Pilkada serentak di empat daerah Provinsi Maluku saya minta kepada pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu kabupaten, agar dalam pelaksanaan tahapan, hendaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten masing-masing,” kata Gubernur.
Gubernur mengatakan melalui Ketua Gugus Tugas (Gustu) Covid-19 Provinsi Maluku telah mengarahkan agar setiap Gugus Tugas Covid-19 kabupaten untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap tahapan Pilkada, sehingga dapat memastikan penerapan protokol kesehatan secara benar dan terjamin.
Gubernur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran KPU Provinsi Maluku dengan kerja-kerja nyata yang telah dilakukan. Terutama dalam membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten, sehingga rakor ini dapat terlaksana, meskipun dalam kondisi keprihatinan akibat wabah Covid-19.
“Walaupun Kota Ambon masih dalam pemberlakuan status PSBB, namun kepentingan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 telah menjadi komitmen nasional, yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang ada di Maluku,” ungkap Gubernur.
Gubernur juga mangatakan, sesuai dengan arahan dari Mendagri terkait dengan realisasi pembiayaan Pilkada yang sudah harus dilaksanakan, maka dalam kapasitas selaku wakil Pempus di daerah, pihaknya telah menyampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten agar segera menindaklanjuti realisasi dana Pilkada, berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah, hasil refocusing di kabupaten masing-masing.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada jajaran aparat TNI dan Polri yang bertanggungjawab mem-backup keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kita butuh situasi aman dan kondusif, agar proses demokrasi yang dilaksanakan menghasilkan produk demokrasi yang berkualitas,” kata gubernur.
Kepada para penyelenggara Pilkada agar waspada terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti penetapan pasangan calon (paslon), data pemilih, penggunaan alat peraga, politik uang, kampanye, termasuk netralitas ASN dan lain-lain.
“Karena itu, keterlibatan jajaran keamanan TNI/POLRI mesti dimaksimalkan guna mengantisipasi gejolak-gejolak yang sering muncul dalam masyarakat,” kata gubernur mengingatkan.
Selain itu, Gubernur Maluku juga mengajak pemerintah kabupaten dan seluruh elemen masyarakat di empat kabupaten penyelenggara Pilkada untuk terus membangun sinergtas guna mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020.
Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol. Baharuddin Djafar dalam rakor tersebut berpesan netralitas personil Polri dalam pengamanan Pilkada.
“Polri harus berikap netral. Jelas sesuai amanah umdang-undang telah disampaikan terkait sanksi apabila ada anggota yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilu,” tegas Kapolda.
BACA JUGA : Pilkada Empat Daerah di Maluku, Kapolda Ingatkan Sejumlah Kerawanan Ini
Kapolda juga menyampaikan pihaknya telah menyiapkan personil dalam rangka pengamanan pilkada di empat kabupaten di Provinsi Maluku.
Selain Mendagri, rakor ini juga diikuti, perwakilan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, KPU RI Bupati dan Ketua DPRD di empat Kabupaten, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku, Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku, Pimpinan Parpol, para Kapolres dan Dandim di empat kabupaten.
Turut mendampingi Gubernur, Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, Kepala BPSDM Provinsi Maluku Hadi Sulaiman, Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono, Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, Boy Kaya dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Le (Alfian)
