AMBONKITA.COM,- Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menemukan sejumlah persoalan pendidikan saat melakukan pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Ketua Komisi IV, Saudah Tuankotta Tethool mengatakan, beberapa sekolah yang dikunjungi membutuhkan pembangunan gedung baru.
Masalah lainnya yang penting diperhatikan saat rapat bersama para kepala sekolah dan dewan guru yaitu terkait kesejahteraan para guru.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian juga yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Guru, serta kenaikan pangkat yang sudah diurus namun belum juga ditindaklanjuti oleh BKD Provinsi Maluku.
“Nah kemarin BKD sudah menyampaikan akan memfollow up apa yang disampaikan oleh para guru saat pengawasan berlangsung,” kata Saudah kepada wartawan, Senin (3/3/2025).
Mengenai TPP, Saudah mengaku hal ini kolektif bagi semua sekolah sehingga harus ada koordinasi antara sekolah satu dengan yang lain. Sehingga bisa memantapkan datanya ketika di upload secara kolektif untuk dicairkan.
“Untuk dinas provinsi karena mendampingi kami melakukan pengawasan mereka sudah menjawab itu dan ada beberapa hal terkait jam masuk kerja,” ucapnya.
Jam masuk guru di sekolah juga menjadi perhatian. Mereka meminta agar jam untuk melakukan absen pukul 07.30 dari sebelumnya pukul 07.00 WIT. “Ini sudah dijawab oleh dinas, bahkan sudah dijelaskan oleh kabid untuk menyurati dinas untuk mempengaruhi kehadiran mereka,” ungkapnya.
Terkait fisik bangunan sekolah juga ada yang telah berdiri selama 45 tahun, dan hingga kini tak kunjung dibangun bangunan baru. Bahkan sejumlah ruangan sempat retak akibat gempa.
“Misalnya SMA 1 SBB mereka butuh pembangunan gedung baru sebab sudah 45 tahun berdiri dan kondisi Gempa kemarin mengakibatkan banyak tembok ruangan yang retak maka itu mereka minta pembangunan gedung baru namun anggaran dari pusat hanya pada rehabilitasi bukan bangun baru. Mereka juga minta penambahan ruang kelas, ruang guru, aula serta pagar,” tandasnya.
Persoalan lain yang ditemukan yaitu jabatan sejumlah kepala sekolah yang sampai saat ini masih berstatus Pelaksana Tugas alias Plt.
“Kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan yang baru untuk segera didefinitifkan. Contoh paling dekat adalah kita punya SMA Siwalima yang kepala sekolahnya sampai saat ini masih PLT dan banyak Kepala sekolah lainnya. Maka itu mudah mudahan di 2025 ini dengan gubernur yang baru bisa mendefinitifkan seluruh kepala sekolah yang masih bersifat Plt,” harapnya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
