AMBONKITA.COM,- Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Wilayah Maluku mempertanyakan kiprah anggota DPD RI asal Maluku, Nono Sampono, terkait perjuangannya mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Sebelumnya, dalam program 30 Minutes with Senator Potensi Maritim Indonesia, Nono menegaskan pentingnya pengesahan RUU Daerah Kepulauan sebagai solusi atas ketimpangan pembangunan nasional yang masih berbasis jumlah penduduk.
“Kalau pola pembangunan kita tetap seperti sekarang, daerah kepulauan akan semakin tertinggal. Politik anggaran berbasis jumlah orang jelas tidak relevan. Bayangkan, anggaran satu provinsi kepulauan sama dengan satu kabupaten di Jawa,” kata Nono, anggota DPD RI tiga periode ini.
RUU Daerah Kepulauan, kata Nono, akan menjadi pintu masuk bagi keadilan anggaran, salah satunya melalui alokasi minimal 5 persen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah kepulauan. Dengan aturan tersebut, Maluku diperkirakan bisa memperoleh tambahan dana hingga Rp11 triliun, jauh lebih besar dari sebelumnya Rp2,8 triliun.
“Transportasi di Maluku tidak bisa disamakan dengan Jawa. Di sana cukup pakai ojek, di sini harus pesawat atau kapal dengan biaya setara ke Jakarta. Jadi kebutuhan infrastrukturnya berbeda, tidak bisa disamaratakan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, GMPI Maluku menyatakan mendukung urgensi pengesahan RUU Daerah Kepulauan, namun juga mendesak Nono Sampono memberi pertanggungjawaban moral dan politik atas kiprahnya selama tiga periode duduk di DPD RI.
“Kami setuju bahwa tanpa payung hukum khusus, provinsi kepulauan seperti Maluku akan terus berada dalam kondisi serba T: tertinggal, terbelakang, dan termiskin. Tapi publik juga berhak tahu, sejauh mana perjuangan Pak Nono selama tiga periode di DPD RI untuk mendorong RUU ini,” tegas Ketua Wilayah GMPI Maluku, Bansa Hadi Sella, Minggu (7/9/2025).
GMPI meminta Nono merinci progres legislasi RUU Daerah Kepulauan, termasuk kendala yang dihadapi serta strategi ke depan. Mereka menilai, bila empat senator Maluku, empat anggota DPR RI dapil Maluku, serta tujuh provinsi kepulauan lainnya bersatu, peluang pengesahan RUU ini sangat besar.
“Dengan dukungan publik yang luas, seharusnya RUU ini sudah masuk tahap finalisasi, bukan sekadar wacana berulang. Maluku tidak berjuang sendirian, ada tujuh provinsi kepulauan lain yang juga berkepentingan,” lanjut Sella.
GMPI bahkan menantang Nono bersama tujuh senator asal Maluku untuk bersatu dengan masyarakat memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan, baik di Maluku maupun di Jakarta.
Sebagai catatan, saat ini sejumlah elemen aktivis di Maluku sedang melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menuntut pengesahan RUU tersebut demi keadilan dalam politik anggaran.
Editor: Husen Toisuta
