AMBONKITA.COM,-Komisi VII DPR RI bersama BPH Migas mengunjungi terminal bahan bakar minyak (TBBM) Wayame Ambon, Kamis (2/7/2020). Dalam kunjungan itu mereka memetakan sejumlah kendala terkait distribusi BBM di wilayah Maluku. Bahkan Maluku menyerap sebanyak 90 persen penggunaan minyak dari kuota yang disediakan BPH Migas.
Yang menjadi kendala utama hanyalah pada sarana prasarana dan moda transportasi. Penguasaan pasar dan distribusi BBM paling banyak terjadi di Kota Ambon. Sementara ke wilayah lain di luar Pulau Ambon dinilai berjalan lambat.
Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty usai pertemuan dengan BPH Migas, pimpinan TBBM Wayame menyatakan kedatangannya itu untuk memastikan semua distribusi BBM lancar meski di tengah pandemi.
“Kita bahas terkait BBM tidak ada masalah di Wayame tinggal persoalan distribusi ke daerah se-Maluku,” jelasnya di halaman Kantor TBBM Wayame Ambon.
Moda transportasi khusus yang membawa BBM memang minim. Ditambah lagi soal penyalur banyak yang belum penuhi standar. Anggota Fraksi PKS DPR RI menyontoh kendala sarapa prasarana antara lain tidak adanya tangki penampung BBM di SPBU.
Ada juga kendala teknis lain yang membutuhkan pendampingan BPH Migas. Selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan soal minimnya SPBU atau menyalur BBM di Maluku. Lebih banyak dominasi di pusat kota sebanya 8 buah SPBU.
Pada kesempatan itu Saaidah menerangkan masalah lain yang jadi pertimbangan yaitu minimnya investor atau penyalur di daerah. “Kita juga terus berkoordinasi dengan pemda untuk pembangunan SPBU. Pertamina hanya menyalurkan BBM,” lanjut dia.
Komite BP Migas, Lobo Balia menambahkan hal ini memang tengah dicarikan jalan keluar. Salah satunya dengan penyediaan moda transportsi khusus. Jika kondisi seperti saat ini ada jembatan dan jalan putus di salah satu desa di Pulau Seram. Itu berdampak pada penyaluran BBM ke daerah-daerah.
“Dari yang awalnya hanya 3 jam malah makan waktu sampai belasan jam karena harus mutar. Kalau ada kapal khusus kan bisa lebih cepat,” terang dia. Hal ini kata dia akan diteruskan oleh DPR RI untuk dibahas bersama.
Soal program Presiden Joko Widodo yang menghendaki BBM satu harga, Kata dia, masyarakat Maluku telah menikmati itu. Hanya saja sektor itu perlu digenjot lebih agar ada investor yang masuk.
“Soal bagun SPBU atau penyalur itu dari investor bukan kita. Mereka tentu lihat lagi peluang ekonominya,” terangnya. Untuk saat ini saja penjulan Pertamina MOR VIII turun drastis. Hampir semua produk BBM mengalami penurunan yang berimplikasi pada pemasukan di Pertamina MOR VIII. (IKA/MDI)
