AMBONKITA.COM,-Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan lahan untuk kepentingan pengembangan Blok migas Masela, Kabupaten Tanimbar, Provinsi Maluku, hingga kini tidak bermasalah.
Pernyataan ini disampaikan Pjs. Kepala Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku, Galih W. Agusetiawan, menepis hembusan wacana pengadaan lahan untuk mendukung proyek abadi, kabarnya sebagian sudah dikuasai pengusaha tertentu.
“SKK Migas merasa tidak ada masalah dengan pengadaan lahan untuk mendukung proyek Masela karena sebelumnya sudah berkoordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait kebutuhan lahan untuk mendukung proyek tersebut,” kata Galih W. Agusetiawan, saat dihubungi Terasmaluku.com group Ambonkita.com melalui telepon seluler, Kamis, (30/7/2020).
Galih merinci, berdasarkan pemetaan saat ini, sebagian besar lahan yang akan digunakan mendukung proyek berada di kawasan hutan, sehingga izin penggunaannya membutuhkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup. “Pengurusan IPPKH dilakukan oleh SKK Migas di Jakarta,” ungkap Galih.
Sementara terdapat 27 hektar lainnya yang berada di area penggunaan lahan lain. Sejauh ini Gubenur Maluku sudah memberikan penetapan lokasi proyek strategi nasional itu. Proses selanjutnya akan dimulai tahap pelaksanaan pengadaan lahan oleh BPN Maluku.
Gubernur Maluku Murad Ismail telah menyerahkan SK Penentuan Lokasi (Penlok) pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan pelabuhan Kilang Abadi Blok Masela dengan Surat Keputusan Nomor 96 Tahun 2020 pada 14 Februari lalu.
“Berdasarkan SK tersebut SKK Migas – Inpex mendapat penetapan lahan 27 hektare di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sampai saat ini tidak ada masalah. Karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat membantu dan mendukung kebijakan Pemerintah ini,”ungkap Galih Agusetiawan. (MDI)
