AMBONKITA.COM,- Sejumlah mahasiswa yang terhimpun dari DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku menggelar aksi demonstrasi di tiga lokasi di kota Ambon, Rabu (7/9/2022). Aksi berlangsung di gedung DPRD Maluku, Pos Kota dan kantor Gubernur Maluku.
Aksi unjuk rasa pertama kali dilangsungkan di kantor DPRD Maluku, kawasan Karang Panjang Ambon. Sejak pagi, para mahasiswa berorasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Aksi sempat memanas antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian setelah saling dorong terjadi. Saling dorong terjadi setelah mahasiswa memaksa masuk untuk menduduki gedung wakil rakyat itu.
Meski tidak berujung ricuh, namun para mahasiswa mengaku kecewa. Anggota DPRD dinilai tidak mampu mengakomodir kepentingan rakyat, khususnya di Maluku.
Setelah menyampaikan tuntutan mereka di gedung DPRD, aksi demonstrasi kembali dilanjutkan di perempatan Pos Kota (Polsek Sirimau) siang tadi.
Aksi unjuk rasa diwarnai dengan pembakaran ban bekas di tengah perempatan jalan Ay.Patty, Sultan Hairun, dan Slamet Riyadi tersebut.
Meski tidak bertahan lama karena aparat kepolisian memadamkan api menggunakan Apar, namun para mahasiswa tetap berorasi hingga berjalan menuju kantor Gubernur Maluku.
“DPRD Maluku tidak berani untuk membawa kepentingan rakyat Maluku untuk menurunkan harga BBM,” teriak salah satu orator di depan Pos Kota.
BACA JUGA: Polda Maluku, Pemda, Ormas, OKP, dan Mahasiswa Bahas Dampak Kenaikan BBM
Orator lainnya menyebutkan Presiden Joko Widodo dalam mengambil kebijakan tidak berpihak dengan rakyat. Mereka bahkan menduga ada kongkalikong antara Pemerintah dengan SKK Migas.
“Mana Gubernur Maluku, selaku kader PDIP mana keberpihakanmu kepada masyarakat Maluku. Mari kita diskusi untuk mengkaji kenaikan BBM,” kata orator.
Menurut para mahasiswa, kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan. Harga transportasi akan naik, harga kebutuhan pokok juga akan meroket.
“Jokowi kami anggap telah gagal memimpin negara ini. Jangan sampai ada kongkalikong antara SKK Migas dengan pihak istana,” teriak para mahasiswa.
Dalam aksi itu DPD IMM menuntut 5 poin kepada Gubernur Maluku dan DPRD Maluku. Diantaranya:
1. DPD IMM Maluku meminta kepada pemerintah daerah provinsi Maluku dan DPRD provinsi Maluku untuk menghadirkan direksi Pertamina untuk menjelaskan kelangkaan minyak tanah dan pertalite di provinsi Maluku.
2. DPD IMM Maluku meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat memanggil dinas Disperindag provinsi Maluku untuk menjaga kestabilan harga pangan di Provinsi Maluku.
3 DPD IMM Maluku meminta kepada pemerintah daerah Gubernur Maluku dan DPRD provinsi untuk mengambil kebijakan untuk mengatasi kenaikan harga BBM.
4. DPD IMM Maluku meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Maluku untuk menurunkan operasional direksi dan komisaris Pertamina
5. DPD IMM Maluku meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Maluku untuk menolak kenaikan harga BBM.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
