AMBONKITA.COM,- Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berinisial EM, akan diperiksa polisi terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api organik jenis AK-47.
Senjata berbahaya itu diamankan polisi dari tangan WH, warga Desa Pasinalo, Kecamatan Taniwel, Kabupaten SBB, Rabu (10/5/2023) lalu.
Selain satu pucuk senjata AK, kakek 62 tahun ini juga diamankan bersama sebuah magasennya, 43 butir amunisi kaliber 7.62 mm, dan satu tas ransel merek polo warna abu-abu.
Berdasarkan pengakuan WH, senjata yang sudah dikuasai selama kurang lebih tiga tahun sejak 2020 silam itu, didapat dari EM, anggota dewan.
“Surat pemanggilan (terhadap EM) sudah diberikan. Rencananya besok (Rabu) kita mintai keterangan,” kata Direktur Reskrimum Polda Maluku, Kombes Pol Andri Iskandar, didampingi Kaur Penmas AKP Imelda Haurissa dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Maluku, Kota Ambon, Selasa (16/5/2023).
BACA JUGA: Miliki Senpi AK-47 Warga Taniwel Ditangkap
Andri mengaku WH ditangkap di rumahnya setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat terkait kepemilikan senjata api (senpi) tersebut.
“Sesampainya di rumah anggota menemukan tas yang didalamnya terdapat 43 butir amunisi kaliber 7.62 mm. Salah satu anggota kemudian masuk dalam dapur dan menemukan 1 pucuk senjata api organik jenis AK 47 dan magasennya,” ungkap Andri.
Setelah ditemukan barang bukti tersebut, pelaku kemudian digelandang menuju kantor Ditreskrimum Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan.
“Senjata api ini dia gunakan untuk berburuh binatang di hutan dan penggunaannya sudah 50 kali, namun apapun alasannya itu, karena ini senjata api terkait kepemilikan tentunya harus memiliki izin,” tegasnya.
WH saat ini telah ditetapkan tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polda Maluku di Ambon. Ia disangkakan menggunakan Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.
Dengan ditemukannya senpi tersebut, Andri mengaku masih ada sebagian masyarakat yang menyimpan benda-benda berbahaya tersebut. Olehnya itu, dirinya menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senpi agar bisa diserahkan kepada aparat kepolisian.
“Kalau khawatir dapat diproses hukum, pemerintah desa bisa memfasilitasi masyarakat untuk menyerahkan senpi kepada pihak keamanan. Karena dengan begitu kami tidak akan melakukan proses hukum,” jelasnya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
