Lumbung Ikan Nasional dan Privatisasi Perikanan
Apa yang terjadi? Nelayan kita bukan tambah sejahtera, malah sebaliknya. Saya meminjam istilah Prof. Dr. Endriatmo Sutatarto, yang menyatakan bahwa berbagai kebijakan “horror” yang dilahirkan negara (terutama UU Cipta Kerja dan turunannya), berimbas pada nelayan nelayan tradisional kita.
Mereka tidak lagi menjadi tuan di negaranya sendiri melainkan jadi “Pengungsi Agraria” di wilayah kelola dan sumberdayanya. Pasalnya, ruang laut dan sumberdayanya adalah merupakan sumberdaya agrarian juga.
LIN jangan sampai jadi model privatisasi ruang laut dan sumberdayanya yang tak hanya mengancam kehidupan sosial ekonomi nelayan, sumberdaya dan ekologinya.
- Menjadi Tua di Kepulauan: Kisah Nenek Fransina dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Lansia di Maluku.
- Ketika Candaan Melanggar Hukum: Membaca Ulang Perjuangan Kartini Kini
- Hari Perempuan Internasional 2026: Alpha Female Yang Memberi: Belajar dari Sherly Laos
- Menguliti "Kemitraan" dalam Perjanjian Dagang AS–Indonesia
Melainkan juga eksisten NKRI. Pasalnya, nantinya kapal-kapal asing bakal mondar mandir di perairan kita dan menguras ikannya. Sebelum ada sistem kontrak sudah marak apalagi sudah punya kontrak.
Lantas yang penulis khawatirkan jangan sampai kebijakan ini hanyalah instrumen untuk kepentingan politik pemburu rente, mafia perikanan dan kaum komprador.
Mereka memanfaatkannya buat mengeruk keuntungan finansial dibalik kebijakan itu. Mereka bukanlah pengusaha melainkan hanya seolah-olah pengusaha yang mendapatkan kontrak WPPNRI lalu dijual/dikontrakan lagi ke pihak asing.
Mungkinkah demikian? Sangat mungkin apalagi jelang pesta demokrasi 2024 buat pengumpulan amunisi. Silahkan cermati kasus kebijakan ekspor benih lobster yang akhirnya membuat Menteri KP masuk bui.
Penulis mengusulkan, pemerinah lebih baik mendorong industri perikanan rakyat di Maluku dan Maluku Utara supaya industri ikan kayu, ikan asap, ikan asin dan jenis produk lainnya berdaya saing tinggi.
Disertai dukungan pengembangan teknologi informasi (digitalisasi), teknologi pengolahan dan akses permodalan yang memadai berupa kelembagaan keuangan inklusif (dapat diakses oleh nelayan tanpa jamian).
Ketimbang memaksakan program angina sorga dan memberi karpet merak bagi asing di kawasan LIN Maluku dan Maluku Utara.
*Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Pembangunan dan Kelautan dan Peradaban Maritim dan Dosen Unversitas Trilogi Jakarta
Berita Terkait
