Implementasi Kebijakan Pemerintah
Lusi mengungkapkan masalah yang dihadapi perempuan kini begitu pelik, perempuan diperhadapkan dengan situasi yang sulit, terlebih karena hadirnya pandemi Covid-19.
“Di masa pandemi ini, apakah pemerintah sudah melakukan pendataan dan pemetaan perempuan yang kehilangan pekerjaan?
Ada juga perempuan jadi kepala rumah tangga yang tidak terakses dengan bantuan-bantuan sosial. Apakah pemerintah punya data ini?,” tanyanya.
Lusi meragukan keberpihakan pemerintah, dalam hal ini menurutnya pemerintah belum maksimal dalam memberikan apa yang sebenarnya menjadi hak masyarakat.
Terutama kaum yang rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas.
“Pemerintah seperti statis dan tidak berkembang dalam inovasi-inovasi. Itulah yang kita lihat selama ini,” ungkapnya.
Terhadap itu Lusi menyarankan agar pemerintah perlu mendata dan petakan situasi kemiskinan perempuan saat ini, terutama di Maluku.
Dirinya yakin kalau dipetakan maka akan ditemukan potret perempuan-perempuan yang sedang berjuang dengan susah payah untuk membesarkan anak-anak mereka atau memberikan asupan gizi yang sehat bagi anak-anaknya.
“Daerah yang perencanaan pembangunannya tidak berbasis pada data, pada hasil pemetaan yang baik, hasil pemotretan yang baik, maka saya sangat yakin ketidakadilan itu terus ada,” terang Lusi.
