DPRD Maluku Desak Proyek Mangkrak Gedung E RSUD Haulussy Ambon Diusut APH
AMBONKITA.COM,- Proyek mangkrak yakni pembangunan gedung E untuk ruang bedah sentral/operasi ICU dan ICCU di RSUD dr. M. Haulussy Ambon jadi perhatian serius anggota DPRD Maluku. Aparat penegak hukum (polisi / jaksa) diminta untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Masalah gedung E terkuak ke publik setelah Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, melakukan inspeksi mendadak di rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi Maluku yang terletak di bilangan Kudamati, Kota Ambon, Senin (24/3/2025).
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rofik Akbar Afifudin, mengaku pembangunan gedung E gagal. Kegagalan tersebut karena perencanaan pembangunan yang tidak tepat sasaran.
- Pangdam Pattimura Lantik 175 Prajurit Bintara Infanteri
- Jaga Kedamaian Kota, Kapolresta Ambon: Jangan Biarkan Masalah Pribadi Berkelanjutan Jadi Konflik Kelompok
- Ibu-Ibu MT Nurul Huda Hualoy Khatam Al-Qur’an, Generasi Muda Diajak Jadi Lebih “Kebal” Hoaks
- Volume Kendaraan Meningkat di Saumlaki Buntut Aktivitas Blok Masela, Pertamina dan Pemkab KKT Komitmen Jaga Keandalan Suplai BBM
Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku ini meminta aparat penegak hukum agar dapat melakukan pemeriksaan terhadap para pihak terkait yang bertanggung jawab.
“Kejaksaan dan Polisi harus periksa akang (proyek pembangunan gedung E RSUD Haulussy) saja. Sebab RSUD Haulussy ini banyak masalah yang tak terselesaikan,” pintanya.
Rofik juga mengusulkan agar jabatan kepala rumah sakit plat merah ini diberikan kepada pemimpin yang memiliki kemampuan.
“Untuk jabatan kepala RSUD itu haruslah orang yang punya kemampuan untuk memimpin, yang tau betul histori rumah sakit itu,” pintanya.
Senada, John Laipeny, juga mendesak Kejati maupun Polda Maluku untuk mengusut pembangunan proyek yang mangkrak tersebut.
“Kejati atau Polda Maluku kami minta supaya usut dan proses hukum kontraktor nakal yang mengerjakan pembangunan gedung E RSUD Haulussy yang mangkrak ini. Kan lucu anggaran sebesar itu terkuras dari DAK dan APBD tapi proyek tidak selesai,” tegasnya.
Ruang operasi (OK) tersebut menurut Laipeny merupakan kebutuhan sangat penting untuk menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit. “Namun sampai saat ini masih mangkrak, belum dapat dipergunakan. Ini harus diperiksa oleh Kejaksaan maupun Polda Maluku,” ungkap Laipeny.
BACA JUGA: Gubernur Maluku Soroti Pembangunan Gedung E RSUD Haulussy yang tak Kunjung Beroperasi
Editor: Husen Toisuta
Berita Terkait
